Pemerintah Diminta Dengarkan Laporan Masyarakat soal MBG

SEMARANG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk mendengarkan laporan masyarakat mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Kalau saya mengikuti media sosial dan kebetulan juga mengecek di sekolah memang kami prihatin ya,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi di Semarang, Minggu (1/3).

Keprihatinannya didasari atas sejumlah hal, yakni makanan yang disajikan jauh dari bayangan makanan yang bergizi, sebagaimana ingin dipenuhi pemerintah lewat program MBG. “Karena kalau kita lihat makanannya itu roti yang standar bawah. Kalaupun ada buah ya kelasnya pisang misalkan, lalu kacang kadang-kadang. Ada paling telur satu kadang-kadang,” katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memberikan panduan makanan yang dibagikan, khususnya pada bulan puasa ini.

Khusus pada bulan puasa, ia mengingatkan bahwa siswa sekolah dasar (SD) sudah mulai berlatih puasa, tetapi tetap diberikan makanan sehingga mengganggu, apalagi datangnya pagi hari.

“Saya kira perlu dipertimbangkan. Perlukah kalau bulan puasa diberikan atau perlukah dengan cara yang lain? misalkan kalau banyak masyarakat dengan uang aja sudah,” katanya.

Ia berharap, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) jangan mempermainkan program MBG dengan memberikan menu yang justru tidak memenuhi nilai gizi yang dipersyaratkan.

Sebab, kata Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu, kepercayaan masyarakat akan turun luar biasa terhadap pelaksanaan program MBG yang sebenarnya tujuannya baik.

Dampak lain, kata dia, akhirnya banyak makanan MBG yang tidak termakan oleh siswa sehingga terbuang mubazir.

Berkaitan dengan banyak laporan masyarakat terkait menu MBG yang didapatkan anaknya tidak sesuai standar, ia berharap, Presiden untuk mendengarkan.

“Apalagi kalau lihat medsos itu kan ngeri betul sekarang. Dan kepada Pak Presiden saya berharap Bapak harus melihat realitas ini. Jangan hanya misalkan mendengar dari kepala BGN-nya saja yang mengatakan lele utuh dan sebagainya,” katanya.

Tentunya, kata dia, masyarakat sekarang lebih kritis melaporkan apa yang mereka alami, termasuk menyangkut program MBG yang didapatkan anaknya sehingga bisa dijadikan sebagai masukan.

Senator asal Jateng itu berharap, pemerintah melakukan evaluasi atau penataan ulang program MBG agar sesuai tujuan dan sesuai dengan sasaran.

Standar Kualitas

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengingatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia untuk menjaga kehigienisan dan gizi program MBG. “Kita harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujar Ibas dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia mengatakan proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi MBG harus diperhatikan.

Menurut dia, faktor kebersihan peralatan makan juga menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan pangan MBG. “Bukan hanya makanannya yang harus sehat, melainkan wadahnya juga harus steril. Proses pencucian dan pengeringan harus benar-benar diawasi karena ini bagian penting untuk mencegah risiko kesehatan,” katanya.

Sementara dalam momentum Ramadan, dia mengingatkan agar penyesuaian menu menjadi makanan kering tidak boleh mengurangi standar kualitas program. “Meskipun selama Ramadhan menunya berbeda, porsi, kandungan gizi, dan penggunaan anggaran harus tetap sesuai standar. Semua harus termonitor dengan baik, termasuk proses pengiriman makanan agar aman sampai ke siswa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan seperti keracunan makanan,” katanya mengingatkan.Ant/S-2