Layanan Bus Trans Palu Dihentikan Sementara, Ada Apa di Balik Keputusan Pemkot?

PALU – Pembangunan infrastruktur penunjang sektor transportasi darat punya peran krusial dalam memperlancar konektivitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Jalan raya, terminal, jembatan, hingga jaringan logistik darat bukan sekadar sarana mobilitas, tapi juga urat nadi distribusi barang dan jasa antardaerah.

Selama ini, ketimpangan infrastruktur antarwilayah sering menjadi penghambat utama efisiensi logistik dan pemerataan ekonomi.

Wilayah dengan akses transportasi terbatas cenderung tertinggal dalam arus perdagangan dan investasi. Maka, membangun infrastruktur transportasi darat yang merata berarti membuka peluang baru bagi daerah-daerah potensial yang selama ini terisolasi.

Investasi di sektor ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang besar — mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas industri, hingga penurunan biaya logistik nasional.

Namun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah aspek perawatan dan tata kelola proyek. Infrastruktur yang dibangun masif tanpa perencanaan berkelanjutan berisiko menambah beban fiskal tanpa manfaat optimal.

Karena itu, pembangunan transportasi darat idealnya tak hanya fokus pada jumlah proyek, tetapi juga kualitas konektivitas yang tercipta.

Infrastruktur yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi kebutuhan masyarakat akan menjadi penggerak utama mobilitas ekonomi dan sosial Indonesia ke depan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah mulai menghentikan sementara aktivitas layanan operasional transportasi Bus Trans Palu karena pemerintah sedang melakukan pembangunan halte.

"Kebijakan ini mulai berlaku 20 Oktober 2025 dengan alasan, saat ini sedang dilakukan pembangunan bus stop dan halte sebagai upaya memaksimalkan pelayanan publik di bidang transportasi ke depan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu Trisno Yunianto di Palu, Senin (20/10).

Ia mengemukakan, kebijakan diambil pemerintah menanggapi keluhan masyarakat karena kurang lebih setahun moda transportasi itu beroperasi, belum memiliki halte.

Oleh sebab itu, Pemkot Palu membangun infrastruktur penunjang supaya masyarakat terlayani secara optimal di sektor transportasi darat (Bus Trans Palu).

"Saat ini sekitar 32 titik halte dan bus stop sedang proses pembangunan di dalam kota, di perkirakan pekerjaan infrastruktur itu selesai pada pertengahan Desember 2025, sehingga pada 1 Januari 2026 Bus Trans Palu dapat dioperasikan kembali," ujarnya.

Ia memaparkan selain proses pembuatan halte, saat ini Pemkot Palu juga sedang melakukan evaluasi jalur atau koridor yang dinilai tidak efektif dan penambahan koridor baru, supaya saat pengoperasian kembali bus tersebut dapat lebih optimal melayani masyarakat.

Ia mengaku, saat ini titik pemberhentian Bus Trans Palu belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti tempat duduk untuk calon penumpang, sehingga hal ini menjadi penilaian Pemkot Palu untuk dilakukan penguatan infrastruktur supaya masyarakat nyaman menunggu bus.

Menurutnya pengaturan koridor penting dilakukan, karena erat kaitannya dengan mobilisasi penumpang.

"Salah satu contoh koridor Palu-Pantoloan cukup banyak peminatnya, hanya saja dikurangi jumlah bus jurusan Pantoloan yang sebelumnya 10 bus tinggal tiga bus, kebijakan Pemkot Palu akan mengembalikan 10 bus untuk melayani rute tersebut pada pengoperasian tahun depan," tutur Trisno.

Ia menegaskan penghentian operasional moda transportasi Bus Trans Palu bukan karena sepi peminat, tetapi upaya pemerintah memperkuat pelayanan supaya efektif dan efisien ke depan.

"Mengubah cara berfikir masyarakat menggunakan kendaraan pribadi beralih ke angkutan masal butuh penyesuaian, itu butuh waktu panjang, tidak bisa serta merta saat diterapkan kebijakan langsung beralih sekaligus," ucapnya.

Ia menambahkan saat ini tarif Bus Trans Palu Rp5.000 untuk penumpang Umum dan Rp2.500 bagi siswa, baik itu rute dekat maupun rute jauh, dan pada pengoperasian ulang nanti dipastikan tidak ada perubahan.

Sebelumnya perusahaan penyedia saja transportasi PT Bagong Transportasi mengoperasikan 24 Bus Trans Palu dari 26 unit disediakan, sisanya dua unit disimpan sebagai cadangan dan Pemkot Palu bertindak sebagai pembeli jasa layanan transportasi tersebut.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah mengenai Bus Trans Donggala yang beroperasi hingga ke dalam kota. Kami menyarankan Trans Donggala melakukan perpindahan penumpang di terminal Tipo, supaya tidak mengganggu rute Bus Trans Palu yang sudah diatur," kata dia.