Kadin Antisipasi Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja

BOGOR – Guna mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengajak Pemkab Bogor duduk bersama membahasnya.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, di Cibinong, Selasa, mengatakan, Kadin ingin membahas mengenai kebijakan pajak yang lebih kondusif bagi industri.“Saya inginnya duduk bersama supaya semua program bisa berjalan selaras,” kata Sintha.

Menurutnya, kebijakan pajak yang tinggi dapat membahayakan industri yang sedang berusaha bangkit dari dampak signifikan pandemi Covid-19. “Pengusaha terus terang sedang berusaha bangkit. Recovery belum tuntas,” jelasnya.

Ditambah sekarang dengan kebijakan-kebijakan global yang berdampak besar untuk pengusaha. “Kami harus menyesuaikan diri dengan kebijakan itu,” katanya. Sintha mengusulkan agar pemerintah melakukan relaksasi terhadap kebijakan pajak yang dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, kebijakan pajak yang tinggi dapat membahayakan industri yang berinvestasi di Kabupaten Bogor.

“Sektor industri, konstruksi, dan perumahan tengah. Tambah, relaksasi agak ditahan-tahan,” ujarnya. Sintha juga mengingatkan bahwa industri yang berinvestasi di Kabupaten Bogor harus dilihat dan dipertimbangkan dalam kebijakan pajak. Menurutnya, industri tersebut juga membayar pajak. “Bayar pajaknya kan ke Kabupaten Bogor. Ancaman PHK ke depan sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga,” ungkap Sintha.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyampaikan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi korban PHK jauh lebih penting untuk dipikirkan daripada membahas isu angka PHK.

Bob menyatakan gelombang PHK tidak hanya terjadi di Indonesia. Salah satu bank besar Singapura juga berencana untuk mengurangi 4.000 tenaga kerja dalam beberapa waktu ke depan.

Indonesia tidak boleh terlalu banyak berkonsentrasi terhadap masalah PHK. Saat ini yang dibutuhkan bahu-membahu untuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan, agar korban PHK dapat bekerja kembali.