Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem, Dua Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Kepri

NATUNA - Pemerintah Pusat membangun dua unit Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepri, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Riduan Kristian Manik, mengatakan kedua sekolah ini akan dibangun di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang.

Kedua wilayah telah menyatakan kesiapannya sebagai lokasi pembangunan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan telah disediakannya lahan, yang merupakan salah satu syarat utama pendirian bangunan, dan pernyataan lainnya di dalam proposal. Riduan bersama tim telah melakukan survei di Kota Tanjungpinang dan tengah melakukan survei di Kabupaten Natuna.

“Alurnya adalah survei terlebih dahulu. Survei ini dilakukan berdasarkan usulan dari Kementerian Sosial, sehingga kami turun langsung ke sini (Natuna) untuk memastikan bahwa lahan benar-benar clear and clean,” ujar dia di Natuna, Rabu (23/4).

Kementerian PU bertugas membangun sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sementara itu, hal-hal lain seperti penerimaan peserta didik, kurikulum, dan kebutuhan operasional lainnya merupakan kewenangan kementerian terkait.

Sekolah Rakyat dibangun khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk unit bangunan disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai data yang dimiliki Kementerian Sosial. Sekolah ini berkonsep asrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan siswa ditanggung oleh negara mulai dari biaya pendidikan, makan, minum, pakaian, hingga tempat tinggal.

Ia mengungkapkan di Kepri, sebelumnya direncanakan dibangun tiga unit Sekolah Rakyat. Namun, rencana dibatalkan atas permintaan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Ansar, lanjutnya, mengusulkan agar yang dibangun adalah Sekolah Garuda. Konsep Sekolah Garuda hampir sama dengan Sekolah Rakyat. Perbedaannya terletak pada sasaran peserta didik, di mana Sekolah Garuda diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi. “Mereka akan disediakan tempat tinggal, mulai dari jenjang SD hingga SMA,” ucap dia.

Selain bangunan asrama, pemerintah juga akan membangun fasilitas olahraga dan sarana pendukung lainnya guna menunjang proses pendidikan para peserta didik.

Anggaran pembangunan, menurutnya, direncanakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan estimasi senilai Rp200 miliar. “Bisa lebih, bisa kurang (dari Rp200 miliar), tergantung kebutuhan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Natuna Puryanti, menyatakan lahan seluas 11,4 hektare telah disiapkan di belakang Masjid Agung Natuna.

"Kami sudah menyusun proposal yang memuat kesanggupan untuk memfasilitasi pembangunan, terutama terkait penyediaan lahan. Surat kepemilikan lahan juga telah kami sertakan, yang sah dimiliki oleh Pemda," ujar dia,

Dalam proposal tersebut, Pemkab Natuna juga mengusulkan kebutuhan unit kelas, yaitu 12 ruang untuk jenjang SD, serta masing-masing enam ruang untuk SMP dan SMA.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lulusan terbaik dari Sekolah Rakyat akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama, bahkan hingga sekolah kedinasan di Indonesia.

“Diharapkan, dengan mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan masa depan mereka sendiri," ucap dia.