Sertifikasi Tanah Jadi Prioritas, 450 Ribu Hektare di Jateng Belum Terpetakan

Data Kementerian ATR/BPN juga mencatat, sepanjang tahun 2024 layanan pertanahan di Jateng telah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan nilai total mencapai 86,9 triliun rupiah.

Jumlah tersebut berasal dari berbagai pos penerimaan, seperti BPHTB sebesar 1,91 triliun rupiah, Hak Tanggungan 84 triliun rupiah, Pajak Penghasilan (PPH) 783 miliar rupiah, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 281,6 miliar rupiah.

Menanggapi arahan dari pemerintah pusat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN.

“Ini langkah strategis. Apalagi dihadiri lengkap oleh kepala daerah se-Jateng. Kita juga akan dorong penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai bagian dari reformasi agraria yang terarah,” ujar Luthfi.

Ia berharap, upaya ini tidak hanya mempercepat proses sertifikasi tanah, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah konflik pertanahan di wilayah Jawa Tengah.