Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

ANTI DUMPING

Pengusaha Desak Pemerintah Lindungi UKM dari Produk Dumping, Dampak dari Tarif AS

📅 Senin, 14 Apr 2025, 19:59 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S

Doc: Koran Jakarta/ Selocahyo

Ket. Presiden Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif timbal balik yang memengaruhi Indonesia. Tokoh-tokoh industri memperingatkan hal ini dapat mengakibatkan gelombang produk asing—terutama dari Tiongkok—memasuki pasar Indonesia dengan harga yang kompetit

JAKARTA - Sektor alas kaki dan tekstil Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan atas bea masuk impor yang baru diumumkan oleh Amerika Serikat, dengan menyebutkan risiko serius bagi bisnis lokal—terutama usaha kecil dan menengah (UKM).

Dikutip dari BNE (Business News Europe) Intellnews, Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, telah memperkenalkan kebijakan tarif timbal balik yang memengaruhi beberapa negara, termasuk Indonesia. Tokoh-tokoh industri memperingatkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan gelombang produk asing—terutama dari Tiongkok—memasuki pasar Indonesia dengan harga yang kompetitif, sehingga membanjiri produsen lokal.

David Chalik, yang memimpin Himpunan Pengusaha Alas Kaki Indonesia (Hipan), menyatakan kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat semakin membebani produsen dalam negeri yang sudah kesulitan menghadapi impor murah dari Tiongkok. Berbicara setelah rapat koordinasi ekonomi di Jakarta pada 7 April 2025, Chalik mendesak tindakan proaktif untuk melindungi industri lokal.

Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut mempertemukan pejabat pemerintah dan kelompok bisnis untuk menyusun strategi tanggapan terhadap tarif AS dan negosiasi perdagangan yang lebih luas. Chalik menekankan perlunya intervensi cepat untuk melindungi perusahaan yang berorientasi ekspor dan yang berfokus pada pasar domestik, yang banyak di antaranya tidak memiliki skala untuk menyerap guncangan pasar tersebut.

Sementara itu, Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme perlindungan. Mekanisme ini meliputi Bea Masuk Pengamanan dan Bea Masuk Anti-Dumping, yang dapat digunakan jika ditemukan praktik perdagangan tidak adil. Kacaribu menegaskan kembali bahwa Kementerian Perdagangan dan Keuangan siap mengaktifkan perangkat ini jika diperlukan.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Berita Foto

Foto Lainnya +

Indeks Berita +

Hasil Pertandingan Grup F Piala Dunia 2026: Jepang Kuntit Belanda Usai Singkirkan Tunisia dengan Skor Telak 4-0
Preview komentar:

Baca komentar selengkapnya →
Bukan Sekadar Pesta Budaya, Festival Tabut 2026 Ditarget Dongkrak Kas Daerah
Preview komentar:

Baca komentar selengkapnya →
5 Pengelola Wisata Pantai di Tulungagung Stop Tarik Retribusi, Ada Apa Ya?
Preview komentar:

Baca komentar selengkapnya →