Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pengusaha Desak Pemerintah Lindungi UKM dari Produk Dumping, Dampak dari Tarif AS

📅 Senin, 14 Apr 2025, 19:59 WIB | Oleh:
Pengusaha Desak Pemerintah Lindungi UKM dari Produk Dumping, Dampak dari Tarif AS Doc: Koran Jakarta/ Selocahyo
Ket. Presiden Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif timbal balik yang memengaruhi Indonesia. Tokoh-tokoh industri memperingatkan hal ini dapat mengakibatkan gelombang produk asing—terutama dari Tiongkok—memasuki pasar Indonesia dengan harga yang kompetit

JAKARTA - Sektor alas kaki dan tekstil Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan atas bea masuk impor yang baru diumumkan oleh Amerika Serikat, dengan menyebutkan risiko serius bagi bisnis lokal—terutama usaha kecil dan menengah (UKM).

Dikutip dari BNE (Business News Europe) Intellnews, Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, telah memperkenalkan kebijakan tarif timbal balik yang memengaruhi beberapa negara, termasuk Indonesia. Tokoh-tokoh industri memperingatkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan gelombang produk asing—terutama dari Tiongkok—memasuki pasar Indonesia dengan harga yang kompetitif, sehingga membanjiri produsen lokal.

David Chalik, yang memimpin Himpunan Pengusaha Alas Kaki Indonesia (Hipan), menyatakan kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat semakin membebani produsen dalam negeri yang sudah kesulitan menghadapi impor murah dari Tiongkok. Berbicara setelah rapat koordinasi ekonomi di Jakarta pada 7 April 2025, Chalik mendesak tindakan proaktif untuk melindungi industri lokal.

Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut mempertemukan pejabat pemerintah dan kelompok bisnis untuk menyusun strategi tanggapan terhadap tarif AS dan negosiasi perdagangan yang lebih luas. Chalik menekankan perlunya intervensi cepat untuk melindungi perusahaan yang berorientasi ekspor dan yang berfokus pada pasar domestik, yang banyak di antaranya tidak memiliki skala untuk menyerap guncangan pasar tersebut.

Sementara itu, Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme perlindungan. Mekanisme ini meliputi Bea Masuk Pengamanan dan Bea Masuk Anti-Dumping, yang dapat digunakan jika ditemukan praktik perdagangan tidak adil. Kacaribu menegaskan kembali bahwa Kementerian Perdagangan dan Keuangan siap mengaktifkan perangkat ini jika diperlukan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

DPR Merespons Berbagai Isu Terkini

50 menit yang lalu | Fajar Alim M

Nasional
DPR Merespons Berbagai Isu ...
Luar Negeri
Presiden Marcos Jr Desak Pa...
Luar Negeri
Thaksin Shinawatra Diberi P...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

03 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.