P2G Sarankan Evaluasi Kurikulum Merdeka Sebelum Penerapan Jurusan SMA

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyarankan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka sebelum penerapan jurusan SMA. Koordinator Nasional (P2G), Satriwan Salim, mengatakan, tanpa evaluasi, mengembalikan jurusan SMA terkesan tanpa kajian.

"Format jurusan kan baru saja dihapus dalam kurikulum merdeka, kita belum lihat dampak dan efektivitasnya termasuk evaluasi IKM secara komprehensif belum ada. Menghidupkan kembali jurusan IPA/IPS terkesan tanpa kajian matang," ujar Satriwan, kepada Koran Jakarta, Senin (14/4).

Dia menilai, harapan dalam Kurikulum Merdeka anak memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan rasanya belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak SMA yang menerapkan skema pembuatan 

Ketika jurusan SMA dihapus, lanjut dia, siswa memilih "Menu" atau "Paket" mata pelajaran. Ada 5 paket menu matpel: 1) Cita Rasa Matpel MIPA, 2) Cita Rasa Matpel IPS, 3) Campuran MIPA dan IPS, 4) Campuran MIPA dan Bahasa, dan 5) Campuran IPS dan Bahasa.

"Dalam praktik implementasi kurikulum merdeka di SMA, lima paket menu di atas terjadi, banyak faktor penyebab diantaranya kekurangan guru dan disinformasi tata kelola kurikulum," jelasnya.

Terkait penerapan jurusan SMA, Satriwan menilai, sekolah sudah punya pengalaman untuk mengelola penjurusan IPA/IPS/Bahasa di sekolah maka lebih cepat beradaptasi dengan skema ini. Karena sekolah sudah punya pengalaman skema penjurusan sejak Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 bahkan sejak Kurikulum 1994.

Dia melalui jurusan IPA, IPS, Bahasa anak dapat fokus belajar ke dalam 1 kelompok rumpun ilmu pengetahuan secara spesifik. Misal anak jurusan IPA hanya fokus belajar matematika, biologi, kimia, dan fisika. 

"Adanya penjurusan begini, anak diharapkan betul-betul belajar mendalam dan kompetensinya terbangun pada tiap mata pelajaran serumpun," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Kebijakan ini selaras dengan program Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional dan bisa menjadi landasan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.