Komisi Eropa Ingatkan Tiongkok Agar Hindari Eskalasi

Istanbul - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut terkait tarif impor Amerika Serikat (AS).

"Presiden menyerukan resolusi yang dinegosiasikan terhadap situasi saat ini, dengan menekankan perlunya menghindari eskalasi lebih lanjut," kata Ursula von der Leyen pada Selasa (8/4)

Seperti dikutip dari Antara, von der Leyen menekankan tanggung jawab Tiongkok dan Uni Eropa (EU) untuk mendukung sistem perdagangan yang kuat dan terstruktur, bebas, adil, dan didasarkan pada kesetaraan.

"Presiden menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan prediktabilitas untuk ekonomi global," tambah pernyataan itu, dengan menyebutkan bahwa von der Leyen menunjukkan peran penting Tiongkok dalam menangani kemungkinan pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh tarif.

Perdana Menteri Tiongkok dan von der Leyen membahas pembentukan mekanisme untuk memantau potensi pengalihan perdagangan dan merespon "dengan tepat" terhadap setiap perkembangan.

"Dia juga mengingatkan urgensi solusi struktural guna menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan bilateral dan memastikan akses yang lebih baik bagi bisnis Eropa, produk, dan layanan ke pasar Tiongkok," kata pernyataan itu.

Pejabat EU tersebut juga menegaskan kembali perlunya perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina, dengan menekankan situasi perdamaian harus ditentukan oleh Kyiv.

"Dia mengajak Tiongkok untuk mengintensifkan upayanya untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap proses perdamaian," tambah pernyataan.

Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 34 persen di atas tarif 20 persen yang dikenakan sebelumnya tahun ini, sebagai bagian dari tarif "timbal balik" terhadap beberapa negara. Dia juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen jika Beijing tidak menarik tindakan pembalasan mereka.

Untuk impor dari Uni Eropa, Trump telah mengenakan tarif sebesar 20 persen.

Perluas Pasar

Lebih lanjut, EU tengah menjajaki penguatan hubungan dagang dengan Indonesia dan beberapa negara lain di Asia untuk merespons pemberlakuan tarif impor oleh AS, menurut Komisaris EU untuk Keamanan Perdagangan dan Ekonomi Maros Sefcovic.

Langkah itu menjadi salah satu strategi yang akan dilakukan EU selain menempuh jalur negosiasi dengan AS, kata Sefcovic.

Selain dengan Indonesia, Uni Eropa juga akan meningkatkan hubungan perdagangan dengan India, Thailand, Filipina, dan negara-negara Teluk, kata pejabat EU itu.

Para negosiator EU juga akan dimintai masukan untuk mempercepat pembahasan soal perdagangan bebas dengan negara-negara tersebut, kata dia.

Menurut Sefcovic, tarif impor AS saat ini berdampak pada produk ekspor EU senilai 380 miliar euro (sekitar 6.584 triliun rupiah), atau sekitar 70 persen dari total nilai ekspor, dengan besaran tarif 20–25 persen.

“Situasi perdagangan dengan AS, mitra terpenting kami, saat ini berada pada di titik kritis,” kata Sefcovic.

Dia menambahkan bahwa EU berupaya memulai pembicaraan secara terbuka dan jujur dengan pemerintah AS.

Dia menegaskan bahwa EU dan AS menghadapi tantangan yang sama dalam persaingan di bidang semikonduktor dan akses ke bahan-bahan tambang penting, sehingga kerja sama keduanya “akan menciptakan pasar Trans-Atlantik yang bermanfaat bagi kedua pihak."

EU telah mengajukan tawaran yang signifikan untuk menghapus tarif atas mobil dan semua produk industri, kata Sefcovic.

Namun, meski bersedia melakukan negosiasi, EU tidak akan menunggu "selamanya," kata dia.

“EU tetap terbuka dan lebih memilih negosiasi, tetapi kami tak akan menunggu selamanya tanpa adanya kemajuan yang berarti,” katanya, menambahkan.

Sampai kemajuan itu terlihat, EU akan menjalankan tiga strategi, yang salah satunya adalah memperkuat perdagangan dengan kawasan lain, termasuk Indonesia.

Strategi lainnya adalah mempertahankan kepentingan EU dengan tindakan balasan. Sefcovic memastikan Komisi Eropa telah mengkaji masukan soal tarif balasan dari negara-negara anggota dan lebih dari 660 pemangku kepentingan lainnya.