Efisiensi Anggaran Harus Jadi Momentum Redistribusi Pendapatan

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan kesempatan bagi Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

Puan saat memimpin rapat paripurna di Jakarta, Selasa (25/3) mengatakan upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“UU Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” kata Puan.

DPR kata Puan mengapresiasi atas upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN demi kesejahteraan rakyat.

“DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah tersebut agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan efisiensi harus dilakukan untuk pos-pos alokasi yang tidak urgen, tidak rasional, dan cenderung pemborosan. Selanjutnya, realokasi APBN ditujukan untuk menjalankan tugas konstitusional negara dalam menciptakan lapangan kerja, membangun manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat (UMKM dan koperasi) serta perlindungan sosial bagi warga miskin, maka diharapkan menggerakkan perekonomian.

“Realokasi APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga penting dilakukan. Kuncinya pada peruntukannya. Jangan sampai efisiensi justru menghambat perputaran ekonomi, jadi efisiensi justru dapat menjadi instrumen redistribusi pendapatan dan peredaran ekonomi yang mengangkat kesejahteraan rakyat,” kata Awan.

Evaluasi Program

Secara terpisah, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Wasiaturrahma, mengatakan kejatuhan IHSG bisa jadi momentum bagi Pemerintah mengevaluasi program dan kebijakan demi keberlangsungan ekonomi nasional.

“Dinamika geopolitik dunia seperti terpilihnya Donald Trump hingga perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada IHSG Indonesia. Dari domestik, investor itu sangat sensitif terhadap kebijakan populis, seperti MBG, karena orang kalau mau investasi harus melihat kira-kira bagaimana situasi ekonomi dalam negeri,” kata Rahma.

Hal-hal yang menyangkut suatu fundamental ekonomi yang rapuh karena secara fiskal dinilai tidak mampu akan membuat investor ketakutan.

Pemerintah katanya perlu menetapkan skala prioritas, jangan semuanya dikerjakan bareng-bareng. Mau bangun tiga juta rumah, sekolah rakyat, dan lain-lain, Pemerintah harus memilih program prioritas yang paling penting dengan berkaca pada kondisi fiskal.

“Kalau ada kebijakan yang berpotensi memberatkan perekonomian, di skip dulu. Untuk masyarakat, pilih investasi yang likuid karena bayang-bayang krisis ada di depan kita,” tuturnya.