Energi Terbarukan yang Layak Dapat Pembiayaan Mencapai 333 GW

JAKARTA - Lembaga kajian energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan bahwa potensi pengembangan proyek energi terbarukan yang layak mendapatkan pembiayaan (finansial) mencapai 333 Gigawatt (GW), baik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga bayu (PLTB) maupun minihidro (PLTM).

Dalam kajian terbarunya bertajuk "Unlocking Indonesia’s Renewable Future”,

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo menuturkan, meskipun potensi teknis energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 3.700 GW, namun pemanfaatannya terutama PLTS dan PLTB masih jauh dari optimal.

“Melihat potensi ini, tentu saja ada kontradiksi dengan realitas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa kita bisa bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan energi terbarukan ini, khususnya PLTS dan PLTB,” jelas Deon dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan IESR, Pintoko Aji merinci bahwa potensi pengembangan energi terbarukan sebesar 333 GW tersebut terdiri dari PLTB daratan (onshore) 167 GW, PLTS di daratan (ground-mounted) 165,9 GW, dan PLTM (0,7 GW).

Angka itu diperoleh dari hasil simulasi finansial dan skema private-public partnership pada sekitar 1.500 lokasi yang berpotensi secara teknis.

Dari jumlah tersebut, 205,9 GW atau sekitar 61 persen dari total potensi yang layak secara finansial diindikasikan memiliki tingkat pengembalian Equity Internal Rate of Return/EIRR di atas 10 persen, yang menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan.

“Misalnya saja sumber daya minihidro banyak di wilayah Sumatera, sementara potensi tenaga angin terbesar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” kata Pintoko.

Di sisi lain, lanjut dia, energi surya memiliki potensi menjanjikan di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

“Untuk mewujudkan potensi ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung, terutama dalam hal transmisi dan distribusi energi, sangat diperlukan,” tegas Pintoko.

IESR mendorong pemerintah untuk mengakomodasi alokasi penggunaan lahan untuk energi terbarukan dalam perencanaan tata ruang daerah, menyederhanakan proses pengadaan lahan untuk mengurangi risiko investasi, serta menetapkan target spesifik per daerah dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Untuk mengakomodasi integrasi lokasi energi terbarukan dengan potensi keuntungan tinggi, PLN dapat menyusun perencanaan serta perluasan jaringan ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi tersebut dan reformasi mekanisme pengadaan.