Dari Irigasi ke Energi, Proyek Bendungan-PLTA Masuk Skema KPBU

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong integrasi pembangunan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dalam satu skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal itu untuk mendorong tercapainya swasembada energi.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta, Senin (3/3). Pertemuan ini membahas potensi Kerja Sama KPBU dalam pengembangan PLTA di bendungan yang ada atau eksisting.

Diana menekankan pembangunan bendungan harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk sebagai sumber energi listrik. “Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal. Saya berharap pertemuan ini dapat mempercepat upaya tersebut,” ujarnya.

Skema KPBU merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Skema ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

KPBU membantu mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani masyarakat secara langsung.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, saat ini ada tiga bendungan dalam proses KPBU, yaitu Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. “Ketiga bendungan ini potensial untuk mendukung ketahanan energi. Bendungan Tiga Dihaji berpotensi menghasilkan listrik 40 mega watt (MW), Bendungan Bintang Bano 6,3 MW, dan Bendungan Leuwikeris 7,4 MW,” katanya.

Dari 61 bendungan yang dibangun pada 2015–2024, terdapat 43 bendungan dengan potensi PLTA. Sebanyak 35 di antaranya telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan potensi listrik sebesar 250,51 MW, sementara delapan lainnya masih dalam proses kajian dengan potensi 7,65 MW.

Dari 35 bendungan tersebut, terdapat 10 bendungan prioritas KPBU PLTA yakni Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Keureuto di Aceh, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Batang Tongar di Sumatera Barat, Batang Batahan di Sumatera Utara, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat dan Bendungan Bener di Jawa Tengah.

Efisiensi Proses

Sementara itu, Yuliot Tanjung menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU. “Jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, prosesnya akan lebih efisien. Dengan skema satu paket baik untuk irigasi, air baku maupun PLTA perencanaan ekonomi bisa lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik,” pungkas Wamen ESDM.