Jaksa Aceh Menuntut Terdakwa Korupsi Dana Desa 5 Tahun 6 Bulan Penjara

BANDA ACEH– Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Provinsi Aceh, menuntut terdakwa tindak pidana korupsi dana desa dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara. 

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagus Agung Santoto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (3/3). 

Persidangan dengan majelis hakim diketuai Apriyanti serta didampingi Harmi Jaya dan Heri Alfian masing-masing sebagai hakim anggota. 

Terdakwa atas nama Zulkifli Joni selaku Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, periode 2016–2021. Terdakwa hadir ke persidangan tanpa didampingi penasihat hukum. 

Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa membayar denda 100 juta rupiah dengan subsider atau hukuman pengganti jika tidak membahas selama tiga bulan kurungan. 

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Bagus Agung Santoto.

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa bersama dengan Guntur selaku Keuchik (kepala desa) Kuala Seumanyam yang dipidana dalam perkara terpisah bersama Didit Pranata selaku bendera desa yang kini masuk DPO, secara bersama-sama mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun anggaran 2016 hingga 2021. 

Adapun jumlah APBG yang dikelola yakni pada 2016 senilai 867,1 jutarupiah, pada 2017 sebanyak 1,04 miliarrupiah, pada 2018 mencapai 951,7 jutarupiah,serta pada 2019 senilai 1,2 miliarrupiah, pada 2020 sebanyak 1,16 miliarrupiah, dan pada 2021 mencapai 1,13 miliarrupiah. 

Dalam pengelolaannya, terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara mencapai 1,7 miliar rupiah lebih, seperti perjalanan dinas fiktif, pembuatan tapal batas fiktif, pengadaan kipas angin, proyektor, dan lainnya,serta pemungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah. 

Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan secara tertulis. Majelis hakim melanjutkan persidangan pada Senin (10/3) dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.