Ekonom Sebut Pembangunan IKN Tahap II Perlu Pendekatan yang Lebih Efisien

JAKARTA -Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien. Pemerintah dapat memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema public-private partnership (PPP) atau yang dikenal dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” kata Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat saat dihubungi di Jakarta, beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo juga harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1), menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi pembangunan tahap tersebut lebih rendah apabila dibandingkan tahap pertama pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi yang dianggarkan untuk IKN pada 2022 sampai dengan 2024 sebesar 75,8 triliun rupiah. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, realisasi 2023 sebesar 27,0 triliun rupiah, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai 43,3 triliun rupiah.

Achmad menilai, pembangunan IKN tahap pertama dengan anggaran 75,8 triliun rupiah belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, alokasi anggaran IKN tahap kedua harus dievaluasi secara lebih kritis.

Menurut dia, pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Jika melihat kebutuhan anggaran nasional secara keseluruhan, ada banyak sektor yang lebih membutuhkan pendanaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial,” kata Achmad.

Pada sektor pendidikan, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah akses dan kualitas pendidikan yang buruk.

Anggaran pendidikan pada 2024 diproyeksikan sekitar 660 triliun rupiah, tetapi sebagian besar terserap untuk gaji guru dan tunjangan pegawai. Sementara alokasi untuk perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran masih terbatas.  Ant/S-2