Semoga Tidak Kontraproduktif, para Pakar Akan Dilibatkan untuk Wujudkan Sekolah Rakyat

JAKARTA - Untuk mewujudkan konsep Sekolah Rakyat, pemerintahakan melibatkan sejumlah pakar. Mereka berasal dari berbagai lembaga dan institusi yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang pendidikan.

“Kami perlu berdiskusi dengan pihak-pihak yang kompeten, yang memahami betul dunia pendidikan,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, dalam keterangan resminya, Sabtu (19/1).

Dia menargetkan konsep sekolah rakyat akan diselesaikan dan dibangun secepatnya. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat bisa dilengkapi dengan ekstrakurikuler atau tambahan kurikulum.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, meminta agar belajar dari mana pun bisa memberikan akses kesempatan pendidikan kepada keluarga yang belum beruntung.

Dengan demikian, anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. “Pendidikan yang bisa mengubah kita,” jelasnya.

Mensos menerangkan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

Melalui sekolah rakyat tersebut, anak-anak akan menjadi agen ­perubahan yang bisa memutus mata rantai kemiskinan dan mengangkat kehidupan keluarganya.

“Dari bukan siapa-siapa, dari keluarga belum beruntung, ada yang cerita di rumah nggak ada kasur, akhirnya dapat pendidikan, jadi orang hebat, siapa tahu salah satunya jadi presiden,” katanya.

Belum Mendesak

Secara terpisah, Dosen Program Studi Manajamen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menyebut, program pembangunan Sekolah Rakyat belum mendesak untuk segera dilaksanakan. Menurutnya, pemerintah justru lebih baik membenahi sistem yang sudah ada.

“Saya pikir bukan tidak efisien tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada,” terangnya.

Dia menyebut, masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan.

Subarsono menilai, kehadiran Sekolah Rakyat akan membentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya. Menurutnya, adanya istilah tersebut dikhawatirkan adanya diskriminasi karena sudah ada sekolah dasar.

“Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul,” tuturnya.  ruf/N-3