Bawaslu Intensifkan Pencegahan Pelanggaran di Masa Tenang

MALANG - Koordinator Humas dan Media Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Ali Imron menyatakan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilakukan lebih intensif saat masa tenang.

Ali menyatakan pola yang akan digunakan adalah dengan patroli rutin, sebab masa tenang memiliki kecenderungan dimanfaatkan melaksanakan praktik pelanggaran, salah satunya adalah “serangan fajar” atau dalam hal ini money politic.

“Bawaslu, saat masa tenang di tanggal 24-26 November akan melakukan patroli pengawasan. Biasanya serangan fajar saat masa tenang,” kata Ali di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/11).

Selain masa tenang, kata dia, saat hari H pemungutan suara juga memiliki potensi munculnya pelanggaran. Oleh karena itu pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk meminta masyarakat tak takut melaporkan segala temuan kecurangan. “Saling melapor juga termasuk dalam instrumen kami, seperti data pelaporan,” ucapnya.

Ali menyatakan sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melaksanakan pemantauan siber maupun pendeteksian terhadap konten bermuatan kampanye selama masa kampanye Pilkada 2024. “Kami berikan rekomendasi ke Komdigi untuk melakukan take down kontennya,” ucap Ali.

Ali menyebut dari hasil pemantauan siber hingga 4 November ada 279 konten yang sudah diidentifikasi mengarah ke dugaan pelanggaran konten internet. Rinciannya, 213 konten ujaran kebencian, berita hoaks 56, dan sepuluh konten pelanggar pemilihan.

Ratusan konten tersebut ditemukan dari aplikasi media sosial yang banyak digandrungi masyarakat, yakni TikTok, Facebook, Twitter atau X, YouTube, dan situs web. “Data ini se-Indonesia, berasal dari penyelidikan siber melalui alat kami, intelijen media monitoring. Kemudian ada dari aduan masyarakat juga saat masa kampanye seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sedangkan, bawaslu telah merangkum sejumlah provinsi dengan laporan mengenai pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni Jawa Barat 56 laporan, Jawa Tengah 22 laporan, dan Lampung 13 laporan. “Maluku Utara dan Bangka Belitung masing-masing dua laporan,” kata dia.

Distribusi Logistik 

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa tahap kedua pendistribusian logistik pemilu yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2024 sudah mencapai 98,63 persen.

“Secara keseluruhan semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen. Ini untuk yang produksi tahap kedua ya,” kata Afifuddin saat ditemui di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, kemarin.