Tanpa Kedaulatan Pangan, Akan Sulit Mencapai Pemerataaan Ekonomi

"Data itu penting, misalnya target swasembada beras tahun ini berapa maka kita harus punya data produksi beras, gabah kering siap giling momen kuartal, kemudian kebutuhan kita berapa? Kalau ada kekurangan kebutuhan, baru dilakukan pengadaan dari luar.

Nah, kalau ada kelebihan maka ekspor. Data sederhana itu perlu disinkronkan untuk menghindari kebijakan yang saling kontradiktif," katanya. Sementara itu, pakar pertanian UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan dengan anggaran yang terbatas, seharusnya pemerintah fokus mengutamakan peningkatan berbagai kebutuhan dan infrastruktur di sektor pertanian, terutama untuk mengejar target empat tahun swasasembada pangan.

"Banyaknya jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) menyebabkan pemerintah kurang fokus, sehingga menyebabkan negara kekurangan anggaran untuk mewujudkan proyek-proyek tersebut. Yang namanya strategis itu tidak banyak- banyak seperti ini, tapi cukup lima saja," kata Ramdan. PSN, tambahnya, harus bisa menjadi titik ungkit mengatasi kesenjangan, dan itu berkaitan dengan pertanian dalam menuju kedaulatan pangan. Tanpa kedaulatan pangan, akan sulit mencapai pemerataaan ekonomi. Tanpa pemerataan maka stabilitas pembangunan menjadi sangat rentan.