Untuk UMKM, Cagub Pramono Siapkan Dana Hibah Rp300 Miliar

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3Pramono Anung akan menyiapkan dana hibah sebesar Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta.

"Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/10).

Menurut Pramono, masalah utama yang dialami pelaku UMKM, yakni soal modal. Hal itu diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM saat berdialog dengan warga rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Pramono menegaskan, UMKM merupakan penopang ekonomi Jakarta. Bahkan, karena UMKM inilah pemerintah Indonesia bisa bertahan hidup saat dilanda pandemi COVID-19 lalu.

"Waktu itu saya masih jadi menteri sehingga itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Pramono.

Namun, Pramono menegaskan karena dana tersebut bersifat hibah, maka harus dipertanggungjawabkan karena ini bagian dari perputaran untuk membantu dan menstimulasi agar warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah. Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke bawah.

"Ini kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur," katanya.

Selain itu, Pramono menyadari bahwa kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan sudah hampir masuk ke semua sektor, termasuk UMKM.

Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, Pramono mengatakan harus ada perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara daring (online). "Harus ada pengaturan yang jelas," katanya.

Pramono juga mengungkapkan, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 50 persen. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat membantu memfasilitasi tempat ini agar menjadi menarik.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah seharusnya duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.

"Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu," katanya.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.