Pilkada DKI, Program Pramono-Rano Dinilai Tepat Bantu Gen Z Hindari PHK

Doc: ANTARA/Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno

Ket. Calon Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dalam kampanye di kawasan Duri Kepa, Jakarta, Senin (7/10/2024).

JAKARTA - Pengamat dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan program calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung dan Rano Karno melindungi generasi Z yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat tepat.

"Kalau kita bicara soal DKI, tentu banyak dengan berbagai persoalan. Terutama soal pengangguran, nah gagasan yang disampaikanRano sangat tepat, terutama untuk mengurangi pengangguran di Jakarta," kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Apalagi, tambahnya, dengan program perlindungan bagi Gen Z, juga mengusahakan agar pelamar kerja yang selalu dibatasi secara usia, dinilai sangat tepat terlebih jika dibekali dengan kemampuan skill dan pelatihan kerja.

Sebelumnya dalam debat pertama Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu (6/10) Cawagub Rano Karno menyebutkan memiliki program untuk melindungi generasi Z milenial yang menjadi korban PHK di tengah pelemahan ekonomi.

Lebih lanjut, Rano atau disapa bang Doel, meminta Gen Z dan milenial tidak perlu khawatir terkait pekerjaan karena mereka akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat, keterampilan berbicara (public speaking) dan literasi finansial, termasuk akan memperbanyak balai latihan kerja di tiap kecamatan.

Terkait hal itu Karyono menilai, program tersebut jika nanti diterapkan, hanya tinggal dibahas komprehensif dan diatur dengan kajian secara menyeluruh. Karena, dari sisi anggaran sangat memungkinkan untuk terealisasi.

"Ini menarik, karena selama ini kita tahu, usia menjadi salah satu ganjalan, padahal satu sisi mereka (masyarakat) perlu mendapatkan pekerjaan," kata dia.

Sementara mengenai postur anggaran untuk menyelamatkan warga dari PHK, Karyono menilai APBD DKI bisa menopang dan menyelamatkan Gen Z dari pengangguran.

"Kalau dilihat kan dari postur anggaran besar. Anggaran bisa menopang itu. Itu realistis ya, karena postur anggaran sebesar Rp83,78 triliun, sudah jelas," katanya.

Menurut dia, justru yang ditunggu selama ini adalah goodwill-nya dari visi misi setiap calon peserta Pilkada. .

"Nah, bagaimana ini harus terealisasi, maka jawabanya harus diprioritaskan. Jangan hanya jargon," jelas dia.

Diketahui, Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada Februari 2024, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283.000 orang.

Dari sisi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2024 sebesar Rp83,78 triliun. Sementara sektor Sosial dan Ketenagakerjaan, mendapat porsi sebesar Rp7 triliun dialokasikan untuk program bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pelatihan kerja bagi masyarakat.