Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

DPR dan Pemerintah Telah Selesaikan 63 RUU di 2023-2024

14 Jumat, 30 Agu 2024, 01:25 WIB | Oleh: Tim Penulis
DPR dan Pemerintah Telah Selesaikan 63 RUU di 2023-2024 DPR dan Pemerintah Telah Selesaikan 63 RUU di 2023-2024 Doc: Koran Jakarta/M. Fachri
Ket. Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad memotong tumpeng usai rapat Paripurna HUT ke-79 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Dalam paripurna tersebut disampaikan juga laporan kinerja DPR tahun 2023-2024.

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah selama masa sidang 2023-2024 telah menyelesaikan pembahasan 63 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR RI bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan 63 judul rancangan undang-undang menjadi undang-undang, terdiri atas enam RUU yang masuk daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan 57 RUU kumulatif terbuka," kata Puan.

Hal itu disampaikan Puan Maharani pada pidatonya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia merinci enam undang-undang (UU) yang berasal dari daftar Prolegnas tersebut masing-masing UU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Puan mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah juga akan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang sedang dalam pembicaraan tingkat I pada tahun sidang berikutnya. "DPR RI dan pemerintah dalam membentuk undang-undang harus patuh pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
5 Event Jakarta Akhir Pekan Ini: Ada 5 Seconds of Summerhingga Dua Ajang Lari

5 Event Jakarta Akhir Pekan Ini: Ada 5 Seconds of Summerhingga Dua Ajang Lari

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
# 6
Pergerakan Harga Emas Hari Ini
14 Jumat, 13-Nov-2026
# 6
Pergerakan Harga Emas Hari Ini
14 Jumat, 13-Nov-2026
Pergerakan Harga Emas Hari Ini
Indeks Berita Populer +