Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemerintah Tidak Boleh Bergantung pada Impor Pangan

13 Sabtu, 17 Agu 2024, 06:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemerintah Tidak Boleh Bergantung pada Impor Pangan Pemerintah Tidak Boleh Bergantung pada Impor Pangan Doc: ANTARA/Nur Imansyah
Ket. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.

Mataram - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan karena tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi kita masih terus bergantung pada impor pangan," ujarnya dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI melalui keterangan tertulis di Mataram, Jumat.

Impor pangan, menurut Johan, mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dalam negeri yang seharusnya dapat menjadi pilar ketahanan pangan.

"Ketergantungan pada impor bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengancam kesejahteraan petani lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Sumbawa tersebut.

Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, ia mengatakan
ketergantungan impor pangan yang terus-menerus, merupakan cerminan dari kurangnya visi dan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.

"Kita masih memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai, tetapi sayangnya, potensi ini tidak dioptimalkan. Alih-alih mendorong produksi dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan impor," ucap mantan Anggota DPRD NTB ini.

Menurutnya, kebijakan semacam ini jelas merugikan petani dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Padahal, untuk mencapai kedaulatan pangan, harus memastikan bahwa petani sejahtera.

Johan pun menyerukan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional.

"Pemerintah harus segera menyusun dan menjalankan kebijakan yang pro-petani dan pro-produksi dalam negeri. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika kita mampu memproduksi kebutuhan pangan kita sendiri, tanpa bergantung pada negara lain," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +