Menjaga Demokrasi Tetap Menyala

Oleh: Antonius Benny Susetyo

Sekretaris Dewan Nasional Setara

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, sering dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas politik dan sosial suatu negara. Namun, kenyataannya, demokrasi tidaklah kebal terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Demokrasi bisa mati bukan hanya karena kekuatan massa atau kekerasan yang menggulingkan suatu pemerintahan melalui tirani otoriter, tetapi juga ketika institusi kelembagaan dan negara yang menegakkan hukum dan aturan dikuasai oleh satu tangan.

Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dalam buku How Democracies Die oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, di mana mereka mengungkapkan demokrasi bisa mati oleh tindakan para demokrat itu sendiri.

Ketika kita membayangkan kematian demokrasi, banyak dari kita mungkin berpikir tentang kudeta militer atau revolusi berdarah. Namun, menurut Levitsky dan Ziblatt, ancaman terbesar terhadap demokrasi modern datang dari dalam yakni dari mereka yang seharusnya menjadi pelindung demokrasi itu sendiri. Para pemimpin terpilih yang seharusnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, justru dapat merusaknya melalui langkah-langkah yang tampaknya sah tetapi bertujuan mengonsolidasikan kekuasaan mereka.

Kekuatan satu tangan dalam menguasai lembaga peradilan dan hukum adalah salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi. Ketika satu pihak mengendalikan semua aspek pemerintahan, dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, maka tidak ada lagi checks and balances yang efektif. Demokrasi memerlukan independensi lembaga-lembaga tersebut agar dapat berfungsi sebagai pengawas satu sama lain. Jika lembaga peradilan dan hukum dikendalikan oleh satu tangan maka tidak ada lagi yang bisa mengontrol atau menantang keputusan-keputusan yang diambil, yang pada akhirnya mengarah pada tirani.

Manipulasi demokrasi sering kali dilakukan dengan cara menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam oposisi dan mengontrol masyarakat. Ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan, maka demokrasi mulai kehilangan esensinya. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, hak berserikat, dan kebebasan pers. Jika semua itu dibungkam dengan dalih hukum, maka demokrasi telah mati secara substansial.

Selain itu, demokrasi yang kehilangan norma dan etika akan cenderung manipulatif. Pemimpin yang tidak lagi setia pada prinsip-prinsip demokrasi, yang mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan umum, akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Ini termasuk manipulasi hasil pemilu, intimidasi terhadap lawan politik, dan penyalahgunaan sumber daya negara.

Salah satu cara untuk menjaga demokrasi tetap menyala adalah dengan membangun independensi lembaga-lembaga peradilan, hukum, dan lembaga-lembaga masyarakat yang menjadi kekuatan penyeimbang. "Independensi lembaga peradilan" sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa intervensi politik. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Kekuatan masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah. Masyarakat sipil yang aktif dan kritis dapat mengawasi tindakan pemerintah dan menuntut akuntabilitas. Kebebasan pers merupakan elemen kunci dalam masyarakat sipil yang sehat, karena pers yang bebas dapat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi yang kuat, tetapi juga membutuhkan etika dan moral dari para pemimpinnya. Pemimpin yang beretika akan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Mereka akan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sejarah, banyak contoh pemimpin yang rela melepaskan kekuasaannya demi menjaga demokrasi tetap hidup. Salah satu contohnya adalah Thomas Jefferson, presiden Amerika Serikat, yang menolak untuk dipilih kembali untuk ketiga kalinya demi menyelamatkan demokrasi.

Kesadaran bersama dari para elit politik sangat diperlukan untuk menjaga demokrasi tetap hidup. Elit politik yang setia pada prinsip-prinsip demokrasi akan bekerja untuk kepentingan umum dan bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka akan menghormati hasil pemilu, menghargai hak-hak oposisi, dan tidak akan menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan lawan politik.

Media massa memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi. Media yang independen dan bebas dapat menjadi alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah. Mereka dapat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Media massa yang kuat dan independen dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan warga negara yang kritis dan sadar akan hak dan kewajibannya. Pendidikan demokrasi harus dimulai sejak dini agar masyarakat memahami pentingnya demokrasi dan bagaimana cara mempertahankannya.

Di era modern, demokrasi menghadapi banyak tantangan, termasuk globalisasi, perubahan teknologi, dan peningkatan polarisasi politik. Globalisasi dapat membawa tantangan baru bagi demokrasi, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi dan migrasi massal. Perubahan teknologi, terutama media sosial, juga dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan mempolarisasi masyarakat. Selain itu, peningkatan polarisasi politik dapat membuat dialog dan kompromi semakin sulit, yang pada akhirnya mengancam stabilitas demokrasi.