Peningkatan Kesejahteraan Jadi Visi Jakarta Sebagai Kota Global

Doc: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ket. Suasana gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta berlatar belakang langit Jakarta dengan cuaca cerah berawan, Kamis (22/7/2021).

Jakarta - Anggota Komisi D DPRD Yuke Yurike mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa peningkatan kesejahteraan warga hendaknya jadi visi utama kota metropolis itu sebagai kota global.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas," kata Yuke di Jakarta, Kamis.

Yuke menjelaskan, pihaknya mendukung penuh segala persiapan yang dilakukan dalam transformasi Jakarta menjadi kota global.

Ia pun mengakui Jakarta butuh investasi yang sangat besar untuk mendukung visi tersebut.

Merujuk perhitungan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Jakarta membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun agar bisa setara dengan kota-kota global lainnya.

Adapun saat ini total APBD DKI Jakarta per tahun masih berkisar Rp84 triliun, yang menunjukkan betapa kompleksnya jalan Jakarta menjadi kota global.

Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia baik dalam persoalan kualitas hidup, kemudahan berbisnis, serta daya tarik investasi dan pariwisata.

Namun, ia menegaskan visi menjadi kota global hanya bisa terwujud bila pemerintah memastikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan, efisien dan tepat sasaran.

"Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," imbuhnya.

Oleh karena itu,Yuke juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, hingga masyarakat, untuk merealisasikan visi Jakarta menjadi kota global.

Senada, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di tengah pemerataan pembangunan Jakarta menuju kawasan aglomerasi.

"Yang jelas kota global yang dicanangkan jangan sampai membuat kebutuhan pemerataan pembangunan bagi warganya mengalami distorsi tergerus dengan orientasi pertumbuhan saja yang belum tentu mendatangkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Dwi Rio juga mengatakan Jakarta bersama wilayah yang masuk kawasan aglomerasi nanti mesti meningkatkan layanan dan sarana prasarana yang layak, utamanya sektor transportasi publik ramah lingkungan hingga kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

"Menurut saya terpenting adalah penataan kawasan aglomerasi agar dapat bersinergi dan saling mengisi serta memenuhi aspek kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan permukiman warga, ruang terbuka hijau, hingga transportasi," ujar Dwi Rio.