Menkeu: Indeks Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Turun pada 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kinerja fiskal tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global, salah satunya ditunjukkan dengan indikator ketimpangan ekonomi antarwilayah (indeks Theil) yang turun menjadi 0,148 pada tahun lalu.

"Dalam kondisi dunia yang makin menantang seperti volatilitas komoditas, higher for longer, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menjaga kinerja fiskal secara optimal dalam tiga area tanggung jawab, yakni collecting more, spending better, serta prudent dan innovative financing," ujar Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (10/6).

Selain adanya perbaikan indikator ketimpangan ekonomi antarwilayah, kinerja positif Kemenkeu dalam aspek spending better juga terlihat dalam penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai 94,37 persen.

Dia juga menyampaikan terkait aspek collecting more, penerimaan negara pada 2023 semakin meningkat. Penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp2.154,2 triliun, sedangkan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp612,5 miliar.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa kinerja positif terkait aspek prudent dan innovative financing terlihat dari rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap stabil di angka 6,62 persen sejak 2022 saat dunia sedang mengalami tingkat suku bunga yang higher for longer.

Dia menuturkan kinerja baik tersebut juga ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan negara yang terus menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Pada 2022-2023, dia mengatakan bahwa pihaknya mengelola belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, transfer ke daerah Rp857,59 triliun, dan pengelolaan aset negara Rp12.935 triliun dengan target pendapatan negara sejumlah Rp2.802,2 triliun.

"Kami juga mengelola fungsi pembiayaan anggaran tahun tersebut sebesar Rp648,1 triliun," imbuh Sri Mulyani.