Kemensos Usulkan Tambahan Anggaran Rp9 Triliun

Doc: ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Ket. Tangkapan layar - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (4/6/2024).

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp9.613.798.950.000.

"Usulan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp9.613.798.950.000," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rapat kerja tersebut.

Mensos Risma menyampaikan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah kegiatan yang belum teranggarkanyakni permakanan bagi masyarakat berusia lanjut (lansia) dan penyandang disabilitas, atensi untuk yatim piatu, serta proyeksi penambahan kebutuhan belanja pegawai.

Berikutnya, kata dia, terdapat pula kegiatan yang masih dihadapkan pada persoalan kekurangan anggaran untuk diimplementasikan, seperti program sembako, honor dan dukungan operasional bagi sumber daya manusia dalam Program Keluarga Harapan (PKH), alat bantu bagi penyandang disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kemensos, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan pusat data.

Sebelumnya Kemensos melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Robben Rico telah menyampaikan kementerian tersebut mengajukan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77 triliun. Nominal itu bernilai lebih kecil dibandingkan anggaran belanja tahun 2024 yang mencapai Rp79 triliun.

"Jadi pagu ini turun Rp2.026.077.952.000 atau jika dibandingkan di tahun 2024 turun sebesar 2,56 persen. Memang kalau turunngomongnya persen kelihatan kecil Pak, 2 persen, tetapi begitu diuangkan jadi Rp2 triliun Pak. Jadi memang agak cukup signifikan turunnya," jelas Robben.

Ia menjelaskan penurunan pagu indikatif Kemensos tersebut karena beberapa unit kerja, seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan Direktorat Jenderal Rehabilitas Sosial mengajukan rencana anggaran belanja yang jumlahnya berkurang dari anggaran belanja tahun berjalan.

Terkait dengan alokasinya, Robben menerangkan pihaknya akan mengalokasikan pagu indikatif untuk berkontribusi dalam pelaksanaan lima agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Ia mengatakan Kemensos utamanya akan berkontribusi penuh pada bagian agenda pembangunan transformasi sosial serta ikut pula mendukung pada agenda pembangunan transformasi tata kelola, di samping secara prinsip tetap mendukung tiga agenda pembangunan lainnya.

Selain itu pihaknya juga akan mengalokasikan pagu indikatif untuk beberapa isu aktual di lingkungan Kemensos, salah satunya pengembangan Poltekesos Bandung yang meliputi penetapan status kelembagaan, pembibitan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, hingga pengusulan program studi baru.

Menanggapi usulan itu, Komisi VIII DPR RI lantas menyampaikan dapat memahami pengusulan tambahan anggaran tersebut.