Transisi Energi Melalui Koperasi Hijau: Peluang Penyerapan Green Jobs di Kawasan Rural

"Bahan baku biogas banyak berasal dari produk samping (by product) baik dari proses pertanian maupun peternakan," jelas Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia Ridwan Arif.

Melalui Program Biogas Rumah, atau kerap disebut Program BIRU, YRE melakukan pendekatan dan pendampingan kepada koperasi untuk menjadi mitra penggulir dana pinjaman pembangunan biogas bagi para anggotanya. Sampai dengan akhir 2023, ada sekitar 25 koperasi yang menjadi mitra pinjaman sekaligus mitra konstruksi biogas yang memiliki tukang dan/atau teknisi biogas terlatih.

Penyedia biaya pinjaman dalam konteks ini beragam, ada yang berasal dari dana hibah melalui program kerja sama, dana bergulir dari lembaga penyedia pinjaman, dan tak jarang yang berasal dari dana koperasi itu sendiri. Menurut data YRE, ada 61 koperasi yang telah menyalurkan pinjaman biogas kepada masyarakat calon pengguna dalam Program BIRU.

Walaupun sudah ada contoh nyata praktik mobilisasi pendanaan aksi mitigasi iklim dengan biogas oleh koperasi, saat ini belum ada payung hukum yang bisa menjadi acuan bersama untuk menjalankan Koperasi Hijau. Padahal, keberadaan regulasi bisa menjadi koridor yang jelas dalam pengelolaan Koperasi Hijau untuk meminimalisasi praktik-praktik yang melanggar hukum.

Selain hambatan kebijakan dan peraturan, problem dalam pengelolaan Koperasi Hijau juga tidak sedikit. Beberapa di antaranya masalah lanskap pembiayaan yang kompleks, kapasitas koperasi yang terbatas, biaya transaksi yang tinggi, serta kolaborasi jaringan yang terbatas.

"Payung hukum dibutuhkan dalam mengakselerasi pengarusutamaan perubahan iklim di dalam kelembagaan koperasi maupun praktik bisnis yang dijalankannya. Walaupun pada praktiknya selama ini penerapan Koperasi Hijau tetap bisa berjalan di akar rumput," ungkap Fauzan Ramadhan, Manajer Komunikasi Yayasan Rumah Energi.

Sebagai tindak lanjut dari Kertas Kebijakan yang dirampungkan pada 2023, saat ini YRE sedang mempersiapkan kelanjutan Program Koperasi Hijau untuk fase kedua dengan target studi menyasar koperasi-koperasi di Indonesia terkait risiko iklim dan kebutuhan peningkatan kapasitas dalam upaya adopsi tata kelola koperasi yang baik dan konsep Koperasi Hijau.

"Tujuan jangka panjang kami adalah 100 koperasi terbesar di Indonesia dapat memobilisasi pembiayaan dan sumber daya nonfinansial untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," tutup Fauzan.

Koaksi Indonesia sejalan dengan penjelasan Yayasan Rumah Energi. Menurut Koaksi Indonesia, perlu adanya payung hukum untuk Koperasi Hijau, agar dapat mendukung transisi energi serta mampu menjadi faktor penunjang Green Jobs. "Karena jika tidak memiliki payung hukum, akan sangat mungkin kata 'hijau' dalam Koperasi Hijau dapat disalahgunakan dan menjadi instrumen green washing," ungkap Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia Ridwan Arif.

Untuk akses dana iklim, Koaksi Indonesia tengah mengupayakan membangun pemahaman melalui diskusi-diskusi publik tentang dana iklim. Harapannya peluang-peluang ini dapat diketahui serta dimanfaatkan oleh organisasi yang lebih luas, baik organisasi skala nasional maupun lokal.

Menurut Koaksi Indonesia, kebijakan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan titik berat pada lingkungan akan menjadi suatu keniscayaan dalam beberapa tahun ke depan. Peluang ini perlu dimanfaatkan secara baik terutama bagi anak muda sehingga dapat berpartisipasi dalam sektor Green Jobs.

"Pekerjaan ramah lingkungan tentu memiliki peluang yang sangat besar tersebar di berbagai sektor. Apa pun minat anak muda, dapat dipastikan Green Jobs merupakan salah satu pilihannya. Memperbanyak minat untuk terjun ke Green Jobs akan signifikan menambah jumlah Green Jobs. Pekerjaan hijau (Green Jobs) dan manfaatnya yang jauh lebih besar harus disebarluaskan guna mempercepat terciptanya ekonomi hijau," pungkas Ridwan Arif.