Defense Diplomacy Jaga Keamanan Maritim RI di Laut Natuna Utara

JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara di mana eksistensi hak berdaulat NKRI terus dipertaruhkan, diperlukan strategi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pertahanan dan diplomasi. Hal itu penting sebab wilayah tersebut menyimpan nilai ekonomi yang sangat besar.

Menurut Senior Advisory Indo-Pacific Strategic Intelligence (IPSI), Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, strategi tersebut adalah Defense Diplomacy. "Strategi ini menjadi instrumen krusial dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga," tegas Surya.

Penekanan itu disampaikannya dalam Kuliah Pakar - Prodi Keamanan Maritim bertajuk "Dinamika Laut China Selatan Dalam Perspektif Keamanan Maritim: Tantangan, Peluang, dan Kolaborasi Regional" di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Senin (4/3).

Pakar lain yang dalam acara tersebut antara lain Pengamat maritim dari IKAL Strategic Centre Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa serta Dosen Universitas Pelita Harapan dan Ketua Forum Sinologi Indonesia Johanes Herlijanto. Acara tersebut dimoderatori oleh Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia Ristian Atriandi Supriyanto.

Dalam makalahnya berjudul "Pertaruhkan Eksistensi Hak Berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara", Surya menekankan bahwa Strategi Defense Diplomacy juga harus melibatkan kerjasama dalam bidang pertahanan. "Hanya dengan strategi yang matang dan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat memastikan keamanan dan stabilitas wilayahnya, serta memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di kawasan Asia Tenggara," ucapnya.

Sementara itu, Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam makalahnya "Klaim Ten Dash Line China Dari Perspektif Kedaulatan Indonesia" menjelaskan, Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan penting bagi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi.

"Laut ini merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Amerika, dengan satu per tiga transportasi maritim dunia melewati wilayah ini, membawa perdagangan senilai US$3 triliun atau 40 ribu triliun rupiah per tahun," jelas Marcellus.

Menurut Johanes Herlijanto dalam makalahnya "China, Laut China Selatan, dan Laut Natuna Utara" menuturkan sejarah hubungan maritim antara Indonesia dan RRT memiliki tantangan kompleks terkait klaim atas Laut Tiongkok Selatan (LTS), termasuk sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU).

"Maka penting bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah kedaulatannya, terutama di LTS yang merupakan bagian penting dari hak berdaulat Indonesia. Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut (AL) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan integritas wilayah perairan Indonesia," tegasnya.