Berutang Demi Bisa Kuliah, Benarkah Pinjol Solusinya?

Pinjol: alternatif atau masalah baru?

Pinjaman pendidikan swasta memiliki proses kredit yang kompleks, tidak jauh beda dari proses permintaan kredit bank lainnya. Apalagi, sektor keuangan di Indonesia belum cukup merangkul masyarakat dengan hanya 40,3% penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank pada 2021. Akibatnya, pinjaman pendidikan swasta tidak begitu populer di Indonesia.

Penyedia jasa pinjaman online (pinjol) dengan konsep paylater menangkap peluang ini dan menyederhanakan proses kredit yang kompleks tersebut. Mereka menawarkan akses tanpa jaminan aset.

Salah satu pinjol pinjaman pendidikan di Indonesia, misalnya, mengklaim telah memberikan total pinjaman sebesar Rp365 miliar kepada hampir 27 ribu pengguna sejak 2021. Hal ini mencerminkan adopsi yang signifikan oleh masyarakat.

Namun, pinjol turut menambah keruwetan isu inklusivitas pendidikan tinggi. Selain isu aksesibilitas pinjaman pendidikan meningkatkan iuran kuliah, penelitian di AS juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengandalkan pinjol cenderung terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Biaya dan suku bunga yang relatif tinggi membuat mereka susah melunasinya.

Ini akan berpengaruh ke masa depan para pelajar ini. Keterlambatan atau gagal bayar menorehkan catatan negatif dalam riwayat skor kredit mereka. Catatan negatif ini dapat menjadi hambatan besar dalam mendapatkan kredit atau pembiayaan di masa depan, seperti kesempatan untuk membeli rumah atau kendaraan, atau bahkan mendapatkan pekerjaan karena beberapa perusahaan mungkin saja memeriksa skor kredit pelamar.

Keinginan besar untuk kuliah bisa saja membuat mereka enggan membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Hal ini bisa membuat mahasiswa terpapar pinjol ilegal dan ikut andil dalam meningkatkan peredaran pinjol tersebut.

Selain itu, moral hazard-yakni seseorang melakukan tindakan merugikan karena tidak menanggung sendiri konsekuensi langsungnya-setelah mendapatkan pinjaman, juga menjadi permasalahan. Studi yang dilakukan di AS tahun 2020 menunjukan kecenderungan mahasiswa yang menerima pinjaman pendidikan justru menggunakannya untuk hal konsumtif lainnya.

Jika bukan pinjaman pendidikan, lalu apa?

Inovasi dalam mencari sumber keuangan selalu diserukan agar menjadi alternatif. Padahal, hal ini tidak tepat. Sebagai contoh, Harvard University di AS memperoleh 22% pendapatannya dari iuran kuliah, 45% dari dana abadi, dan 11% dari investasi. Meski memiliki beragam sumber pendapatan, iuran kuliah di Harvard tetap menjadi yang paling mahal di dunia.

Sebaliknya, di Inggris, iuran kuliah diatur oleh pemerintah dengan kebijakan ambang batas (£9.250 atau Rp184,58 juta per tahun), yang lebih terjangkau untuk warga Inggris.

Akan tetapi, ini membuat universitas di Inggris bergantung pada mahasiswa internasional, yang umumnya membayar iuran kuliah berlipat ganda dibanding warga Inggris. University of Manchester, misalnya, telah berhasil mendiversifikasi sumber pendapatannya melalui riset, dana abadi, dan investasi, namun masih menghadapi kesulitan keuangan.

Di Indonesia, beberapa universitas telah melakukan skema urun dana (crowdfunding) dengan model sumbangan mahasiswa. Pendekatan ini juga tidak berhasil menahan laju peningkatan biaya kuliah. Teori elastisitas permintaan dalam ilmu ekonomi menjelaskan bahwa ketika perubahan harga memiliki dampak yang relatif kecil pada jumlah orang yang bersedia membayar, donatur atau sumbangan mahasiswa tetap ada meskipun biaya kuliah meningkat.