Tiongkok Ingin PBB Menjadi Pusat Tata Kelola AI

DAVOS - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada hari Rabu (17/1) mengatakan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin PBB menjadi pusat pembicaraan mengenai tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Dikutip dari Barron, Guterres tahun lalu membentuk panel ahli untuk membuat rekomendasi tentang cara mengatur penggunaan AI, sebuah teknologi yang menurutnya mengandung bahaya dan risiko.

Terdapat beberapa inisiatif di tingkat internasional mengenai cara mengatasi AI, namun panel PBB ini merupakan yang terbesar karena badan tersebut mempunyai 193 negara anggota.

"Xi Jinping mengatakan kepada saya ketika kami bertemu bahwa dia dapat melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa PBB harus menjadi pusat dari proses ini," kata Guterres kepada wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Panel tersebut menyampaikan laporan sementara pada bulan Desember, yang merekomendasikan lima "prinsip panduan" seperti inklusivitas, kepentingan publik, dan hukum internasional.

Bergabung dengan beberapa anggota panel di Davos, Guterres menekankan pentingnya "pendekatan universal dan inklusif" terhadap tata kelola AI. "Kami sangat prihatin dengan kenyataan bahwa negara-negara berkembang hingga saat ini kurang siap dalam bidang ini."

Guterres ingin memastikan AI tidak menjadi "instrumen lain untuk meningkatkan kesenjangan dan meningkatkan kesenjangan di dunia".

Guterres memilih sekitar 40 ahli di bidang teknologi, hukum, dan perlindungan data pribadi, yang berasal dari akademisi, pemerintah dan sektor swasta, untuk duduk di panel PBB.

Mereka termasuk utusan khusus Guterres untuk bidang teknologi, Amandeep Singh Gill dan James Manyika, wakil presiden bidang teknologi dan masyarakat di Google dan Alphabet.

Banyak Dukungan

Manyika mengatakan terdapat banyak dukungan dari negara-negara anggota terhadap kerja panel tersebut, dan menambahkan mereka ingin menghindari "tambal sulam" dan mendapatkan "kerangka kerja kolektif" mengenai tata kelola AI.

Sebelumnya, sebuah survei terbaru menyebutkan, hampir setengah dari CEO perusahaan global mengatakan, model bisnis mereka tidak akan dapat bertahan dalam satu dekade karena laju kemajuan teknologi seperti AI dan tekanan iklim.

Jajak pendapat yang dilakukan firma akuntansi PricewaterhouseCoopers (PwC) terhadap 4.702 pemimpin perusahaan di seluruh dunia menemukan bahwa 45 persen mengatakan, bisnis mereka bisa gagal dalam 10 tahun kecuali mereka beradaptasi, naik dari 39 persen pada tahun 2023.

"Mereka sebenarnya kurang optimistis dibandingkan tahun lalu mengenai prospek pendapatan mereka, dan lebih sadar akan perlunya perubahan mendasar dalam bisnis mereka," kata Ketua Global PwC, Bob Moritz, saat memaparkan survei tersebut pada Senin (15/1) di World Economic Forum. Forum di Davos, Swiss.