Tiongkok Tolak Jadikan HAM dan Demokrasi Dalih Campuri Urusan Negara Lain

Doc: ANTARA/Muhammad Iqbal

Ket. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Istanbul - Beijing menolak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam pertemuannya dengan Presiden Tunisia Kais Saied.

"Kami menentang memaksakan nilai-nilai kami sendiri kepada pihak lain, mengubah negara lain sesuai dengan standar kami sendiri, ataupun mencampuri urusan dalam negeri dengan dalih HAM dan demokrasi," kata Wang.

Pernyataan itu, menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Selasa, disampaikan Wang kepada Saiddalam pertemuan mereka di Tunis, ibu kota Tunisia, Senin (15/1).

Wang, kataKemenlu Tiongkok melalui pernyataan, mengatakan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan, dan bahwa unilateralisme, politik kekuasaan, dan hegemoni masih merajalela.

Wang berada di Tunisia sebagai bagian dari lawatannya ke Afrika, yang juga mencakup kunjungan ke Mesir, Togo, dan Pantai Gading. Setelah itu, dia akan melakukan kunjungan ke Amerika Latin.

Dia mengatakan Beijing "ingin memperkuat persatuan dan kerja sama" dengan Tunisia saat kedua negara merayakan 60 tahun hubungan diplomatik.

"Kedua negara telah saling percaya dan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan rasa saling percaya dan perlakuan yang setara," kata menlu Tiongkok itu.

Sementara itu, Saied menyatakan dukungannya pada prinsip Satu Tiongkok.Tunisia, ujarnya, akan terus berpartisipasi aktif dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, "belajar dari pengalaman sukses Tiongkok, dan mendorong modernisasi dengan karakteristik Tunisia."

Tiongkok mendukung Tunisia dalam "mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat nasional, menjajaki jalur pembangunan yang sejalan dengan kondisi nasionalnya, dan secara mandiri memajukan proses reformasi nasional," kata Wang kepada Saied.

"Kami siap mengonsolidasikan rasa saling percaya secara politik di antara kedua belah pihak, memperdalam kerja sama di berbagai bidang, (dan) mempercepat pembangunan dan revitalisasi masing-masing," katanya, menambahkan.

Kedua belah pihak juga mendiskusikan konflik yang masih berlangsung antara Palestina dan Israel.