KPU Harus Jamin Data Pemilu Tak Diretas

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk menjamin keamanan siber data Pemilu untuk mencegah peretasan sehingga dapat mencegah timbulnya konflik sosial dalam pesta demokrasi.

Menurut pakar Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran, Suwandi Sumartias, isu peretasan data pemilih bisa menurunkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat memantik kekecewaan publik.

"Karena pintu utama meningkatkan kepercayaan ke pemerintah itu melalui KPU," kata Suwandi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/1).

Jika kredibilitas menurun, dia menilai tingkat masyarakat yang tidak akan menggunakan hak pilihnya atau golput akan meningkat. Selain itu, kekecewaan publik bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pemilu.

Isu terkait kredibilitas KPU, ujar dia, selalu muncul saat pemilu. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius oleh lembaga penyelenggara pemilu guna menjamin kondusivitas pesta demokrasi lima tahunan. "Jadi wajar saja kalau presiden mengimbau KPU," katanya.

Suwandi mendorong agar KPU meningkatkan kembali kredibilitas dengan meningkatkan keamanan siber. KPU perlu berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Polri, Kemenkominfo, dan pihak terkait lain untuk menjaga data pemilu.

Dia mengingatkan peretas bisa lebih kreatif untuk bisa membobol sistem keamanan sehingga KPU dan para aparat harus meningkatkan keamanan. "KPU terlalu enak saya pikir, harusnya bangun sistem yang ketat, jangan mudah ditembus hacker," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara Pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu.

Partisipasi Publik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 tidak hanya dengan mengajak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mendorong publik untuk berpartisipasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Semua tahapan pemilu penting untuk dikawal oleh publik," kata Ninis, sapaan Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu ada akses informasi yang komprehensif yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Ninis mencontohkan Pemilu 2019 partisipasi publik mencapai angka 81 persen, artinya menunjukkan bahwa publik cukup antusias untuk hadir ke TPS. "Sekarang yang perlu diupayakan adalah agar publik bukan sekadar hadir ke TPS saja, tetapi juga mampu berpartisipasi di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Menurut dia, partisipasi masyarakat akan tumbuh jika ada transparansi dari penyelenggara pemilu, termasuk juga mendapatkan akses latar belakang dari kandidat. "Partisipasi akan tumbuh jika ada transparansi dari penyelenggara pemilu," ujarnya.