Ekonomi RI Sulit Tumbuh Tinggi dengan Defisit Anggaran yang Besar

JAKARTA - Harapan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada 2045 atau saat memasuki Indonesia Emas 100 tahun masih menghadapi tantangan yang terjal. Selain masih banyak masalah yang fundamental, seperti pangan, energi, kemiskinan, dan angka pengangguran, secara makro juga masih dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai level yang memungkinkan penduduknya meraih pendapatan yang tinggi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sendiri akhirnya mengakui kalau Indonesia menargetkan menjadi negara berpenghasilan tinggi maka perekonomiannya harus tumbuh di level 6-7 persen per tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih berada di kisaran 5 persen.

Menkeu di Canberra, Australia, mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, mulai dari krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.

Untuk mencapai pertumbuhan 6 hingga 7 persen, tambahnya, juga diperlukan pula kombinasi kebijakan fiskal, tidak hanya berasal dari sumber daya pemerintah. Indonesia, katanya, tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi, tetapi dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga tinggi.

"Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah," jelas Menkeu.

Untuk itu, diperlukan pelaksanaan reformasi struktural karena dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia. "Reformasi struktural memang perlu kerja keras. Peningkatan pertumbuhan sebesar 1 hingga 2 persen benar-benar memerlukan reformasi struktural," kata Menkeu.

Menanggapi hal itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, mengatakan pengalaman macan Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Taiwan untuk mencapai negara maju dengan memperkuat industri manufaktur, ternyata itu belum cukup.

"Industri manufaktur yang dibangun harus mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat. Ini berarti membangun industri manufaktur yang mempunyai keterkaitan penggunaan input dan output," jelas Suhartoko.

Keberhasilan membangun industri manufaktur yang kuat juga sangat berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia (SDM), penyediaan lahan, insentif fiskal dan transportasi yang efisien.

Industri manufaktur yang kuat akan banyak menyediakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan konsumsi masyarakat. "Dengan demikian, menciptakan multiplier effect yang lebih luas selain pengeluaran untuk investasi dan juga konsumsi," kata Suhartoko.

APBN dengan kebijakan fiskal ekspansif terangnya diperlukan sebagai insentif bagi pembangunan industri manufaktur dengan subsidi dan insentif pajak. Dengan demikian, membangun industri manufaktur dilakukan baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Belanja Pemerintah Terbatas

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan porsi belanja pemerintah sebenarnya cukup terbatas hanya 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi, kunci untuk mencapai pertumbuhan tinggi perlu kombinasi dengan partisipasi swasta yang lebih optimal," kata Bhima.

Fiskal pemerintah berfungsi mempertajam stimulus perpajakan kepada sektor yang memiliki dampak berganda besar terhadap ekonomi, misalnya ke industri pengolahan dan sektor perikanan. "Stimulus fiskal yang ada saat ini perlu dievaluasi dan diubah seiring dengan industrialisasi," ungkap Bhima.

Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa APBN tidak menciptakan crowding out effect di mana dana belanja infrastruktur seharusnya bisa menggerakkan sektor swasta, bukan justru didominasi oleh BUMN. "Selama proyeknya komersil, swasta perlu didorong masuk, bukan didominasi perusahaan BUMN, sehingga swasta enggan terlibat di infrastruktur.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unika Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan reformasi struktural diperlukan untuk jadi negara maju sehingga Indonesia harus melakukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam kerangka reformasi struktural.

"Ini tidak hanya mengubah tatanan perekonomian, tetapi juga kerangka kelembagaan dan peraturan agar dunia usaha dan masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Indonesia telah mengalami kemerosotan sejumlah indikator kualitas kelembagaan dan regulasi beberapa tahun terakhir," papar Aloysius.

Dengan tingkat kerusakan kelembagaan dan regulasi yang tidak sederhana, reformasi struktural tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga tinggi negara serta elit terkait," kata Aloysius.