Pertumbuhan Inklusif Atasi Ketimpangan

JAKARTA - Ketimpangan antarwilayah harus segera dibenahi untuk mengejar target Indonesia emas pada 2045. Hingga saat ini, masalah distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antardaerah masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengakui ketimpangan ekonomi antarwilayah memang masih menjadi masalah di Indonesia. Ini telah terjadi sejak lama dan belum tuntas penanganannya hingga saat ini.

Makanya, menurut dia, perlu didorong pertumbuhan secara inklusif dan berkelanjutan agar tercipta pemerataan antarwilayah tersebut.

Pertumbuhan inklusif menuntut partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketika perekonomian tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan menurun.

"Pertumbuhan itu ditopang oleh ekonomi rakyat (UMKM) dan koperasi serta ramah lingkungan melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru (maritim)," paparnya kepada Koran Jakarta, Minggu (10/12).

Awan berpandangan ekonomi kalangan bawah memang harus dirangsang agar tumbuh sehingga mereka bisa berkontribusi mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antardaerah.

Dari Malang, Jawa Timur, Dosen Komunikasi Politik Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Frederik M Gasa, mengatakan salah satu elemen penting dalam pemerataan ekonomi dan konvergensi PDRB adalah willingness dari pemangku jabatan tertinggi di daerah.

Menurut dia, proses pemerataan tentu tidak bisa hanya dipandang hanya dari satu sisi yakni komitmen pemerintah pusat untuk daerah, tetapi juga menyangkut sinergitas dan kesadaran bersama.

"Lebih menarik lagi karena pada akhirnya isu pemerataan mungkin akan dijadikan sebagai komoditas rutin lima tahunan bagi para pihak yang ingin memanfaatkan momentum ini," tegas Frederik ketika dihubungi.

Soal pemerataan ekonomi, lanjutnya, ditentukan oleh banyak aspek dan kemampuan pemimpin. Urusan ini bukan semata urusan pusat, namun daerah pun harus berbenah. "Pemanfaatan dan pengoptimalan sumber daya alam (SDA) dan manusia (SDM), di daerah jadi syarat mutlak agar pemerataan bukan lagi utopis sifatnya," tegas Frederik.

Upaya pemerintah selama ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang bermula dari daerah adalah upaya yang positif dan penting untuk diteruskan.

Frederik menilai Indonesia harus dipandang dari kacamata beragam. Antara satu wilayah dengan wilayah lain tentu pendekatannya berbeda.

Pembangunan Infrastruktur

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12), menyoroti timpangnya distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dia mengatakan pemerataan hanya dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.

Dirinya menilai industrialisasi Indonesia tecermin dari potensi sektor primer, seperti pertanian, tambang, perkebunan seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.