Beras Tetap Beri Andil Terbesar Inflasi November 2023

» Transmisi penurunan harga di tingkat produsen ke konsumen tidak terjadi dengan baik.

» Harga beras diperkirakan baru akan terkendali pada Januari 2024 karena sudah terjadi normalisasi.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS), pada Jumat (1/12), melaporkan pendorong inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 2,86 persen pada November 2023 masih didominasi oleh komoditas beras dengan andil 0,58 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, di Jakarta, Jumat (1/12), mengatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 112,85 pada November 2022 menjadi 116,08 pada November 2023.

Selain beras, komoditas penyumbang utama inflasi lainnya adalah cabai merah sebesar 0,19 persen, rokok kretek filter 0,18 persen, cabai rawit 0,10 persen, daging ayam ras 0,09 persen, dan bawang putih 0,07 persen.

Dengan demikian, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada November 2023 mencapai 6,71 persen dan memberikan andil 1,72 persen terhadap inflasi umum.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan ada tiga hal yang perlu dicermati soal inflasi. Pertama, inflasi bahan makanan secara tahunan masih tinggi yakni 7,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Setelah beras, ada cabai yang berisiko meningkatkan inflasi pangan.

"Kebergantungan impor cukup tinggi dan harga internasional memang terus meningkat sejak awal tahun," kata Bhima.

Kedua, inflasi di sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya tertinggi kedua setelah pangan yakni 3,76 persen. Ketiga, kata Bhima, adalah dorongan inflasi masih dominan bersumber dari sisi pasokan. Sementara sisi permintaan masih sangat lemah ditunjukkan inflasi inti 1,87 persen pada November atau sangat kecil.

"Jadi, konsumsi rumah tangga ini belum mendorong inflasi secara signifikan. Ada masalah di belanja masyarakat, dikaitkan dengan mahalnya harga pangan, hingga pendapatan masyarakat yang terganggu dan sulitnya mencari lapangan kerja di sektor formal," kata Bhima.

Rekan Bhima dari Celios, Nailul Huda, mengatakan jika melihat tren harga gabah yang sudah turun maka diharapkan harga beras akan berangsur-angsur melandai setelah sebelumnya naik secara eksponensial. Seiring mulai masuknya ke musim penghujan, seharusnya bisa membuat ekspektasi harga gabah menurun.

"Isu El Nino juga sudah reda dengan masuknya musim penghujan. Makanya harga di tingkat produsen menurun. Jadi, harga di tingkat produsen sudah menurun atau minimal melandai," terangnya.

Kendati demikian, kata Huda, yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah harga di tingkat konsumen masih meningkat, artinya transmisi penurunan harga di tingkat produsen ke konsumen tidak terjadi dengan baik.

Di tingkat konsumen harga beras masih meningkat walaupun tipis. "Di sini perlu peran dari Bulog untuk bisa menurunkan harga di tingkat konsumen seiring dengan penurunan harga gabah. Bisa melalui operasi pasar/SPHP program (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang lebih kencang," ungkap Huda.

Impor Beras

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan kenaikan harga beras karena supply shock di pasar global (stok beras berkurang di pasar global karena dampak El Nino)," ungkap Esther.

Hal itu mempengaruhi volume beras di negara-negara produsen beras termasuk Indonesia, tetapi supply shock ini tidak berlangsung lama karena pemerintah mengimpor beras lebih banyak sehingga berhasilkan menurunkan harga beras.

Apalagi pemerintah mengadakan kebijakan beras gratis sampai 2024. Tentu saja ini membuat harga beras turun dan terjadi deflasi. "Kebijakan ini, menurut saya, tidak sustain, hanya kebijakan populis. Seharusnya pemerintah memberi solusi bahwa Indonesia tidak impor beras lagi karena bisa swasembada beras," tegas Esther.

Pengamat pedesaan dari Universitas Brawijaya, Malang, Imron Rozuli, mengatakan harga beras diperkirakan baru akan stabil dan terkendali pada Januari 2024, karena sudah terjadi normalisasi. Panen sudah berlangsung di wilayah lumbung pangan maupun sebaran wilayah lainnya.

Sementara itu, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan masih banyaknya kota yang mengalami inflasi beras menandakan program lumbung pangan belum berjalan dengan efektif.