Menakar Janji Industrialisasi dan Hilirisasi Capres-Cawapres

Sebaliknya, tanpa mengakses pasar global, sektor usaha terbatas hanya memasok pasar domestik akibat minimnya daya saing ekspor. Pada akhirnya, kebijakan substitusi impor yang berorientasi pasar dalam negeri tidak cukup efektif mendorong peforma industri manufaktur ke depannya. Tanpa disiplin pasar, pengusaha malah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah tanpa berusaha meningkatkan daya saing.

Dengan demikian perlu bagi pemerintah ke depan untuk menggunakan alternatif indikator kesuksesan industrialisasi yang berbasis pasar global untuk mendorong pembangunan industri manufaktur yang lebih efektif.

Masa depan kebijakan industrial

Siapapun pemenang Pemilu Presiden 2024, kebijakan industri melalui intervensi pemerintah akan tetap dilakukan. Kebijakan yang lebih inward-looking (melihat ke dalam) seperti TKDN juga masih akan memiliki porsi yang sangat penting. Pertumbuhan industri dalam negeri cukup esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penerapan TKDN yang ketat berpotensi mengurangi daya saing ekspor dan memperlambat proses industrialisasi itu sendiri.

Para paslon perlu memahami tren kebijakan industrial saat ini yang semakin kompleks-termasuk mengapa kebijakan industrial di Indonesia acapkali problematik, bagaimana mengukur keberhasilannya, dan pentingnya menuntut transparansi dari penikmat insentif.

Sektor manufaktur dan ekspor mineral masih pegang peranan besar dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Penting untuk menyimak rencana kebijakan industri para paslon untuk mengetahui arah ekonomi ke depannya. Di masa kampanye dan debat nanti, publik perlu menggali lebih lanjut janji-janji yang diberikan oleh para paslon terkait industrialisasi.

Harapannya, Pemilu Presiden 2024 dapat menghadirkan kontestasi ide-ide yang lebih efektif dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia berbasis industri manufaktur.

Riandy Laksono, PhD Candidate in Economics, Australian National University; Andree Surianta, PhD Candidate in Public Policy, Australian National University, dan Krisna Gupta, Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.