Menakar Janji Industrialisasi dan Hilirisasi Capres-Cawapres

Tentang kebijakan industrial

Kebijakan industrial kerap didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang menargetkan pertumbuhan industri tertentu. Bentuknya bisa berupa kebijakan fiskal (berkaitan dengan pemasukan pemerintah) seperti subsidi biodiesel, maupun nonfiskal seperti TKDN smartphone dan larangan ekspor nikel. Kebijakan industrial juga dapat bersifat implisit, seperti kebijakan diskon pajak untuk riset.

Kebijakan industrial, seperti halnya kebijakan lain pada umumnya, tidaklah gratis. Pembebasan pajak dan subsidi jelas menekan APBN. Kebijakan nonfiskal pun, meski terkesan gratis, sebenarnya dibayar oleh industri lain, misalnya TKDN untuk pengadaan kereta listrik yang ongkosnya dibebankan pada pengguna layanan kereta rel listrik. Oleh karena itu, para paslon perlu memiliki analisis cost-benefit dan penggunaan indikator yang baik untuk melakukan evaluasi.

Dari ketiga pasangan calon ini, hanya AMIN yang memberikan target numerik terhadap sumbangsih sektor manufaktur terhadap PDB, yaitu meningkat dari yang sekarang 18.3% menjadi 22-23%.

Namun, sumbangsih sektor manufaktur terhadap PDB juga bukan indikator yang ideal. Pertama, fluktuasi indikator ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kuasa pemerintah, seperti performa industri non-manufaktur dan kondisi ekonomi global. Kedua, para paslon memerlukan indikator yang lebih eksplisit dan sudah cukup ajeg digunakan untuk menakar keberhasilan kebijakan industrialisasi.

Contoh satu indikator: RCA

Umumnya, kebijakan industrial yang akan dilakukan para paslon memiliki tujuan utama berupa pertumbuhan industri yang memiliki daya saing.

Para 'macan asia' seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina juga dulunya menggunakan berbagai macam kebijakan industrial. Namun, negara-negara tersebut menggunakan pasar global untuk mendisiplinkan para penerima insentif. Insentif hanya diteruskan bagi perusahaan yang mampu bersaing di pasar global, dibuktikan dengan ekspor.

Salah satu indikator yang dapat mengukur ini adalah indeks keunggulan komparatif (revealed comparative advantage/RCA).

Indeks RCA menghitung seberapa besar ekspor suatu negara dibandingkan dengan tren global. Indeks lebih dari 1 untuk suatu produk menandakan bahwa negara tersebut kompetitif di pasar global untuk produk tersebut. Gambar 2 dan gambar 3 menunjukkan indeks RCA untuk pasar smartphone dan otomotif, dua industri yang diintervensi pemerintah dengan TKDN dan kebijakan lainnya.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa indeks RCA Indonesia untuk ekspor komponen telepon genggam dan komponen kendaraan masih jauh di bawah 1. Selain itu, ekspor produk jadi telepon genggam serta kendaraan juga kebanyakan belum memiliki daya saing di pasar global.

Meski kedua industri ini mendapat banyak intervensi dari pemerintah, indeks RCA mengindikasikan bahwa kebijakan industrial yang ada saat ini belum berhasil meningkatkan daya saing dua industri yang ditarget pemerintah.

Pasar global berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan skala ekonomi namun juga mendisiplinkan pengusaha domestik. Studi menunjukkan bahwa kesuksesan negara-negara Asia Timur (East Asian Miracle), termasuk Indonesia, pada periode 1965-1990 dalam melakukan transformasi ekonomi dan pembangunan bersumber dari ekspansi ekspor di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di pasar global (export-led industrialization). Dengan berkompetisi di pasar global, daya saing produk industri manufaktur Indonesia meningkat dan otomatis porsi sektor manufaktur dalam perekonomian pun membesar.