RI Tekankan Batas Negara Hadapi Isu Kenaikan Permukaan Air Laut

BALI - Pemerintah Indonesia menekankan stabilitas batas negara untuk menghadapi isu terkait kenaikan permukaan air laut pada pertemuan Organisasi Konsultasi Hukum Asia Afrika (AALCO) ke-61 di Nusa Dua, Bali.

"Untuk menjaga stabilitas keamanan, kami perlu mencari cara terbaik untuk melakukan advokasi dalam menjaga perjanjian penerapan batas negara dengan negara tetangga," kata Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Indra Rosandry di sela pertemuan AALCO ke-61 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/10).

Isu kenaikan permukaan air laut menjadi salah satu perhatian 47 negara anggota AALCO termasuk Indonesia.

Naiknya permukaan air laut bisa mempengaruhi batas luar sebuah negara yang diukur dari garis pangkal suatu negara.

Indonesia, lanjut dia, yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau kecil mencermati kenaikan permukaan air laut merupakan ancaman nyata.

Untuk itu, Indra yang menjadi pengganti Ketua Delegasi Indonesia di forum AALCO ke-61 itu mengungkapkan Indonesia mendorong negara anggota AALCO untuk secara cermat mengidentifikasi hubungan antara hukum laut dan masalah kenaikan permukaan laut.

Untuk itu pada sidang AALCO di Bali itu, Indonesia memberikan perhatian khusus terkait kepastian hukum terkait kepastian dan keseimbangan hukum dalam menyikapi naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global.

Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPPC) pada 2021, permukaan air laut diperkirakan naik sekitar 41-101 cm pada tahun 2100.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan laut menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, besarnya luas lautan Indonesia juga dapat menimbulkan risiko akibat perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut," katanya.

Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia itu berharap prinsip kepastian, keamanan, dan pelestarian keseimbangan hak dan kewajiban menjadi poin yang harus dipertahankan. Ant/S-2