Kolaborasi Kunci Hadapi Bencana Iklim

JAKARTA - Kolaborasi lintas pemangku kepentingan atau stakeholder menjadi kunci utama menghadapi ancaman krisis air dan pangan global. Tanpa itu, negara-negara berkembang dan miskin tak akan berdaya menghadapi ancaman perubahan iklim.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menekankan dampak perubahan iklim terhadap negara berkembang dan negara kepulauan sangatlah besar. Data World Meteorological Organization (WMO), cuaca ekstrem dari 1971-2021 menyebabkan 11.778 bencana.

"Dampaknya ke negara berkembang dan kepulauan sangat besar dibanding ke negara maju," ujarnya dalam diskusi virtual terkait "Kolaborasi Global Antisipasi Dampak Krisis Air Dampak Perubahan Iklim" yang digelar FMB9 di Jakarta, Senin (16/10).

Disebutkan sekitar tujuh persen dari bencana menimbulkan kerugian 5 hingga 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara berkembang dan untuk negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana menimbulkan kerugian 5 hingga melebihi 100 persen daei PDB.

"Yang dialami negara berkembang dan kepulauan jauh lebih berat dibanding yang dialami negara maju yang hanya alami kerugian 0,1 persen dari PDB," ungkap Dwikorita.

Karena itu, lanjut Dwikorita, kolaborasi itu menjadi penting. Negara maju harus membantu negara berkembang karena keterbatasan sains dan teknologi terkait iklim. Kapasitas pengetahuan dan teknologi negara berkembang masih belum mumpuni untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Untuk itu, dirinya berharap Forum Air Dunia (WWF) di Bali pada 18-24 Mei 2024, menjadi momentum kolaborasi untuk mengantisipasi krisis air secara global. Dalam keketuaan WWF ke-10 nanti, Indonesia mengambil peran penengah untuk dapat mempersuasi pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam mencegah krisis air akibat perubahan iklim.

Selain kolaborasi lintas negara di dalam negeri sendiri, kolaborasi itu harus dilakukan lintas instansi. "Sebab, kami (BMKG) misalnya tidak bisa bekerja membangun infrastruktur, ada lembaga yang menangani itu, kami hanya bisa memberikan informasi untuk selanjutnya diterjemahkan menjadi kebijakan," ungkap Dwikorita.

Dia menegaskan permasalahan air merupakan masalah kompleks. "Karenanya, keterlibatan berbagai elemen dalam society menjadi penting untuk mengatasi perubahan iklim yang berujung pada krisis air," katanya.

Pasokan Minim

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional WWF, Endra S Atmawidjaja, menuturkan dari sisi pasokan air sendiri Indonesia masih kalah jauh dari jumlah bendungan yang dimiliki Tiongkok. Ini mengancam ketahanan pangan RI.