Kejar Nol Emisi, Kebijakan Energi Nasional Direvisi

JAKARTA - Pemerintah mencanangkan target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki tugas penting dalam mengejar target NZE tersebut, mengingat sektor energi merupakan salah satu sektor penghasil emisi gas buang terbesar.

Untuk mengakselerasi capaian netralitas karbon itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan sejumlah strategi pemerintah, di antaranya merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) bersama Dewan Energi Nasional (DEN).

"Revisi KEN untuk menjawab dan menyusun langkah apa yang diperlukan sehingga target NZE bisa kita lakukan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bahwa (revisi KEN) tidak mengganggu pembangunan yang sedang sekarang berjalan," ujarnya, di Jakarta, Selasa (3/10).

Selain itu, Dadan menyebut, tahun lalu Kementerian ESDM membuat tahapan mengejar NZE yang termaktub dalam peta jalan transisi energi, di dalamnya terdapat berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat NZE pada 2060.

Strategi lainnya adalah mendorong pemanfaatan peningkatan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber pembangkit listrik, serta dengan melakukan efisiensi energi. "Ini yang terus kita dorong bersama dengan PLN secara khusus, untuk pembangkit ketenagalistrikan kita mempunyai RUPTL di PLN yang memberikan fokus kepada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan," tambah Dadan.

Dadan meyakini pada 2060, EBT akan menjadi pembangkit listrik utama dan mampu memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional 600-700 gigawatt (GW), menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil. "Potensi EBT kita bisa 4-5 kali lipat lebih banyak dari kebutuhan listrik, karena Indonesia punya berbagai jenis sumber EBT dan jenisnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak banyak negara yang punya seperti ini," jelasnya.

Meski demikian, Dadan menekankan strategi pemanfaatan peningkatan EBT adalah upaya jangka panjang serta tidak dapat dilihat dari segi banyaknya pembangkit EBT yang dibangun, melainkan juga harus menggerakkan roda perekonomian dan sisi industri, serta dengan mendorong dari sisi sumber daya manusia agar mampu mengelola pembangkit-pembangkit yang ada.

"Kita tidak ingin bahwa pembangkit EBT ini teknologinya kita impor, tapi kita ingin ini menjadi sesuatu yang terintegrasi di dalam negeri, upaya ini jangan diharapkan akan bisa terlihat dalam 1-2 tahun ke depan, dan kita punya waktu untuk menyusun dengan sangat baik karena prinsip inklusif ini harus memberikan manfaat kepada semua pihak," terangnya.

Percepat Konversi

Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan dengan mencermati laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahan bakar minyak (BBM) menjadi pemicu inflasi selain beras maka sudah seharusnya penggunaan kendaraan berbahan bakar energi fosil dikurangi.

"Ada alternatif bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan. Jadi, bensin bukan satu-satunya BBM untuk kendaraan," pungkas Esther.

Dirinya juga mendorong agar konversi ke kendaraan listrik dipercepat.