Tiongkok Menentang Ekspansi Aliansi Militer yang Sewenang-wenang

BEIJING - Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Selasa (26/9), mengatakan Beijing akan menentang "ekspansi aliansi militer yang sewenang-wenang", peringatan terbaru saat Washington memperdalam hubungan keamanan di Asia-Pasifik.

Dikutip dari Barron, Tiongkok telah lama memperingatkan bahwa segala upaya untuk membentuk aliansi militer seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO) di kawasan Asia-Pasifik hanya akan memicu konflik.

Beijing juga menyatakan bahwa ekspansi blok tersebut di Eropa Timur merupakan salah satu penyebab invasi Russia ke Ukraina, namun mereka menolak untuk mengutuknya. "Tiongkok akan menentang perluasan aliansi militer yang sembarangan dan menekan ruang keamanan negara lain," katanya pada konferensi pers di Beijing.

Dia mengatakan Beijing akan berusaha untuk "menyelesaikan perbedaan dan perselisihan antarnegara melalui dialog dan konsultasi", tanpa menyebutkan negara mana yang dimaksud.

Wang juga menolak mengonfirmasi apakah Presiden Xi Jinping akan melakukan perjalanan ke Amerika Setikat untuk bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden.

Kedua pemimpin diperkirakan akan bertemu pada pertemuan puncak Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di San Francisco pada 14-16 November.

"Mengenai pertanyaan Anda tentang pengaturan menghadiri APEC, kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak dan akan membuat pengumuman resmi pada waktunya," kata Wang.

Pernyataan Wang muncul saat ia meluncurkan program luas yang menguraikan tujuan kebijakan luar negeri Beijing untuk tahun-tahun mendatang.

"Membangun komunitas global dengan masa depan bersama adalah jalan ke depan bagi seluruh masyarakat di dunia," demikian bunyi makalah kebijakan yang dirilis oleh kantor berita Tiongkok, Xinhua.

"Namun, tujuan ini tidak bisa dicapai dalam semalam, dan tidak akan ada hasil yang mudah," lanjutnya.

"Kita perlu melakukan upaya tanpa henti dan terus maju dengan ketekunan".

Dokumen tersebut juga menyinggung perang Russia di Ukraina, dan mengulangi dokumen multipoin yang dikeluarkan oleh Tiongkok awal tahun ini yang secara luas dipandang sebagai upaya perdamaian terhadap Moskwa.

Negara-negara Barat telah memperingatkan bahwa usulan Tiongkok dapat memungkinkan Russia menguasai sebagian besar wilayah yang mereka rebut di Ukraina.

"Konflik dan perang tidak menghasilkan pemenang," tulis makalah baru tersebut, sambil menambahkan bahwa tidak ada solusi sederhana untuk masalah yang kompleks.

Stabilitas Maritim

Terkait Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok mengusulkan komunitas maritim dengan masa depan bersama untuk mendorong perdamaian dan stabilitas maritim.

Laut Tiongkok Selatan masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh perairan di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim berdaulat di wilayah itu.

Usulan itu tertuang dalam buku putih berjudul "A Global Community of Shared Future: Tiongkok's Proposals and Actions" yang dirilis Selasa.

Beijing juga menyatakan telah menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara ASEAN secara penuh dan efektif, dan terus melanjutkan perundingan tentang pedoman tata perilaku di perairan tersebut.

Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) yang disepakati pada 2002, adalah perjanjian tidak mengikat yang menguraikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai.

DoC meminta para pihak menahan diri dari aktivitas yang mengancam atau mengerahkan pasukan, menyelesaikan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi, dan menghormati kebebasan berlayar dan terbang.

Tiongkok juga telah mengusulkan membangun kemitraan ekonomi biru bersama dan memperkuat konektivitas maritim.