Kontribusi UMKM untuk Perekonomian Digenjot

JAKARTA - Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional sangat besar dan diklaim selalu menjadi bantalan peredam saat terjadi krisis ekonomi. Karena itu, secara bertahap, kontribusi UMKM untuk perekonomian terus ditingkatkan hingga mencapai 70 persen terhadap produk domestuk bruto (PDB) pada 2028.

"Kami menargetkan tahun depan (kontribusi UMKM pada PDB) naik dari 40 persen menjadi 50 persen. Pada akhir 2026 atau 2025 itu naik jadi 60 persen, sehingga pada akhir 2027 atau 2028 diharapkan dapat berkontribusi 70 persen," kata Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang W Budiawan, di acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis (21/9).

Upaya yang dilakukan OJK untuk mendukung capaian tersebut, menurut Bambang, di antaranya memudahkan UMKM dalam mengakses pembiayaan. Untuk itu, OJK terus mendorong pertumbuhan perusahaan teknologi finansial (tekfin) peer to peer (P2P) lending.

"Tekfin lending bisa didanai, diberikan lender 75 persen dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi, kita tidak hanya mencoba membangun sistem dari tekfin lending dengan bisnisnya, tapi juga berdampingan dengan bank, BPR, koperasi, dan sebagainya," ujar Bambang.

Dia menambahkan hingga Juli 2023, terdapat 102 penyelenggara P2P lending dengan 166,8 ribu pemberi dana aktif dan 20,4 juta penerima dana aktif. Adapun outstanding pendanaannya 55,98 triliun rupiah, sementara akumulasi pendanaannya 657,85 triliun rupiah.

"Khusus outstanding pendanaan yang disalurkan kepada UMKM itu sebesar 21,58 triliun rupiah atau 38,54 persen dari total outstanding industri," kata Bambang menambahkan.

Menurut Bambang, kehadiran P2P lending dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang tergolong tidak memenuhi persyaratan untuk mengakses layanan perbankan atau underserved/ unbankable. P2P, lanjut dia, juga dapat menyediakan pendanaan secara cepat dan mudah serta menawarkan bunga yang bersaing, sehingga dipercaya dapat turut mendorong sektor produktif dan UMKM.

Selain P2P lending, dia melanjutkan, OJK juga mendorong metode pengumpulan dana dengan skema patungan oleh pemilik bisnis atau Securities Crowdfunding (SCF).

Bambang mengatakan, hingga Juli 2023 terdapat 16 penyelenggara SCF yang telah mendapatkan izin OJK dengan 423 penerbit dan 156.632 pemodal. Adapun total dana yang berhasil dihimpun sebanyak 911,35 miliar rupiah.

Diferensiasi Unik

Sementara itu, hasil penelitian lembaga riset independen, Svara Research Indonesia menunjukkan bisnis pre-order (PO) atau pemesanan awal menawarkan lebih banyak manfaat bagi UMKM. Riset Svara menunjukkan skema pre-order atau PO mampu menciptakan diferensiasi yang unik dibandingkan dengan platform pesan-antar makanan (online food delivery) besar yang fokus pada pengiriman instan atau merchant yang menyediakan stok (ready stock).

"Dengan skema pre-order, pelanggan sangat menghargai nilai dari harga yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan pre-order food, didorong oleh makanan rumahan dengan harga terjangkau, tarif pengiriman tetap, dan promosi harga yang sering dilakukan," kata Pendiri dan Peneliti Senior Svara Institute Ida Ayu Erica Pramesty Utami dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Terlebih, bagi UMKM yang melayani volume kecil dan permintaan yang tidak dapat diprediksi, skema pre-order mengurangi risiko kelebihan stok dan memberikan fleksibilitas waktu.