24 Juta Orang Lagi Berisiko Kelaparan

Para ahli di Badan Pangan PBB itu kini khawatir bahwa "lingkaran malapetaka" kemanusiaan sedang dipicu, di mana WFP terpaksa "hanya menyelamatkan mereka yang sangat kelaparan, dengan mengorbankan mereka yang kelaparan".

McCain bersikeras bahwa "hanya ada satu jalan keluar dari masalah ini". "Kita perlu mendanai operasi darurat untuk memberi makan mereka yang kelaparan saat ini sekaligus berinvestasi pada solusi jangka panjang yang mengatasi akar penyebab kelaparan," katanya.

Masalah Data

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan apabila ekonomi beras ditata dengan baik, tidak ada kecurangan, monopoli, atau korupsi, maka ia yakin produksi beras cukup untuk makanan rakyat sehingga tidak kelaparan.

Masalah kelaparan ini sangat terkait dengan masalah data/pendataan. Apabila WFP mengetahui 24 juta orang tersebut tersebar di negara mana, akan lebih mudah untuk mengatasinya karena kelaparan tidak harus terjadi hanya karena kekurangan dana.

Orang yang berkecukupan dapat membagi makanannya kepada yang berada di ambang kelaparan. Banyak cara untuk memperbaiki distribusi makanan, apalagi saat ini saja masih banyak makanan yang terbuang.

Masalah data yang cukup parah dialami oleh Indonesia, padahal dari data ini pula untuk mengukur tingkat kemandirian pangan nasional. "Indonesia tidak memiliki catatan produksi pangan yang sebenarnya, sehingga pengadaan impor belum tentu didukung oleh data yang akurat," kata Eugenia.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi menanggapi bahaya kelaparan yang disampaikan WFP mengatakan bahwa Indonesia tidak siap dan tidak mempersiapkan diri untuk kemandirian pangan. Buktinya, food estate gagal semua. Ia pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi program food estate karena hasilnya tak sesuai harapan.

"RI rentan terhadap masalah kekurangan pangan karena lemahnya pelibatan petani dalam penganggaran masalah ketahanan pangan, karena produsen panganlah yang paham masalah di lapangan. Makanya, anggaran sering tidak tepat sasaran," kata Qomar.