Kronisme dan Oligarki Mematikan Demokrasi

» Rakyat kecil diiming-imingi utang dari pinjol yang bunganya mencekik, seharusnya OJK tidak mengizinkan karena lebih kejam dari lintah darat.

» Tidak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia kalau ICOR-nya 7,6 dan produktivitas pekerjanya turun.

JAKARTA - Indonesia masih menyisakan beberapa masalah bangsa yang harus diselesaikan untuk bisa melangkah ke arah yang lebih maju. Masalah yang masih menggelayuti pembangunan tersebut mulai dari utang yang mencekik rakyat, fungsi intemediasi perbankan yang tidak efektif, kepastian hukum, megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan ekonomi biaya tinggi.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Senin (10/7), mengatakan masalah pertama adalah banyaknya rakyat yang sulit keluar dari kemiskinan ekstrem karena terjerat oleh utang. Bunga pinjaman online (pinjol) yang diperbolehkan hingga 100 persen membuat mereka sulit keluar dari jebakan utang.

"Rakyat kecil diiming-imingi utang, dibolehkan OJK. Kenapa OJK mengizinkan praktik yang lebih kejam dari lintah darat, harusnya tidak boleh, bunga harus diturunkan," kata Aditya.

Apalagi, pinjol tersebut banyak dimanfaatkan untuk barang konsumsi seperti membeli tiket konser dan membeli handphone. Padahal, konser itu proyek impor yang dibayar pakai dollar.

Masalah kedua, kata Aditya, adalah intermediasi perbankan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni untuk membangun negara. Intermediasi lebih banyak digunakan untuk membangun kroni sehingga langsung mempengaruhi indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia atau parameter yang mengukur efisiensi penggunaan modal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal itu karena yang diberi fasilitas intermediasi adalah barang impor, termasuk properti.

Sedangkan yang ketiga, katanya, adalah persahabatan kekuasaan dan influence trading. Siapa yang kuat, dia menentukan hukum. "Ini sumber korupsi utama. Korupsi hukum lebih parah dari korupsi ekonomi. Kalau hukum aja dikorupsi, apa yang tersisa di negeri ini," katanya.

Diminta terpisah, peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan masalah yang tidak kalah penting dan terus menggerogoti keuangan negara adalah obligasi rekapitalisasi BLBI. Kementerian Keuangan sebenarnya sudah tahu 23 tahun lalu bahwa obligasi rekap BLBI mematikan bangsa, tapi diteruskan dan malah diperpanjang 45 tahun sampai 2043 mendatang.

"Itu mematikan, uang rakyat habis untuk subsidi BLBI selama 45 tahun. Jangan heran, utang kita sudah mencapai 7.600 triliun rupiah, sehingga tidak ada lagi tersisa uang untuk modal pembangunan," kata Siprianus.

Lebih lanjut, dia mengatakan selain kesalahan masa lalu yang terus dipelihara, perilaku di sektor riil juga hampir tidak berubah. Ekonomi biaya tinggi menyebabkan hasil produksi dalam negeri sulit bersaing.

"Pengusaha diperas karena partai politik menempatkan petugas untuk mencari duit, bukan membangun negara. Bagaimana Gross National Produk (GNP) bisa baik? Kalau semua itu menggerogoti GNP, bagaimana ICOR bisa turun," katanya.

Tidak ke Sektor Riil