RI Jalin Dialog Konstruktif dengan IMF soal Hilirisasi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan memberi penjelasan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai kebijakan hilirisasi produk ekspor hasil tambang seperti nikel.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, dalam pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Kamis (29/6), mengatakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akan menemui Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang.

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera," katanya.

Dikatakan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang seharusnya berpandangan bahwa di masa depan perlu memperkuat peran Indonesia melalui proses hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah produk, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmen untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan progresif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia.

Konsep hilirisasi juga tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, tetapi juga tahapan hingga daur ulang, yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya keberlanjutan.

Langkah itu juga sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.

Sebelumnya diberitakan kalau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.

Dalam Article IV Consultation with Indonesia, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

Nilai Tambah

Peneliti ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan apa pun hambatannya, hilirisasi harus tetap dilaksanakan. Hilirisasi, jelasnya, merupakan program yang tepat guna untuk menaikkan nilai tambah sebuah barang mentah, dalam hal ini adalah nikel.

"Dengan adanya hilirisasi, kita bukan hanya ekspor nikel mentah, tetapi menjadi barang jadi atau setengah jadi. Maka, langkah Indonesia melakukan hilirisasi saya rasa sudah sesuai dengan peningkatan nilai tambah," kata Huda.

Namun demikian, lanjutnya, peningkatan nilai tambah harus dinikmati oleh negara. Saat ini, manfaat hilirisasi banyak dinikmati oleh perusahaan asing, khususnya dari Tiongkok. Sebab itu, insentif pajaknya harus dikurangi.

"Negara harus memungut pajak yang optimal dari proses hilirisasi. Tenaga kerja pun harus lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal," tegasnya.