Permintaan Domestik Produk Hilirisasi Harus Diperkuat

» Kalau seluruh smelter dan industri telah terintegrasi maka Indonesia punya kesempatan untuk masuk dalam rantai pasok global.

» Untuk memastikan integrasi terjadi, pemerintah perlu memastikan sumber pembiayaan yang kompetitif karena besarnya investasi yang dibutuhkan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah melakukan integrasi smelter dan industri mineral agar Indonesia berkesempatan untuk masuk dalam rantai pasok global.

"Kita bisa mengintegrasikan semua smelter, semua industri yang ada di negara kita yang terpencar-pencar, yang ada di barat, yang ada di timur, ada yang di tengah. Tugas negara di situ, memastikan integrasi itu terjadi," kata Presiden Jokowi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (20/6).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut usai meninjau pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa Barat, NTB, yang progresnya telah mencapai 51,63 persen.

"Kita tidak berbicara Sumbawa Barat saja, NTB saja, tapi berbicara nasional bahwa memang posisi tembaga ada di Sumbawa, di Papua, nikel ada di Sulawesi sebagian di Maluku Utara, 'tin' (timah) ada di Bangka Belitung, kemudian bauksit di Kalimantan Barat, ada di Bintan di Riau, yang sulit adalah smelter-smelter yang sudah jadi ini, kemudian turunan-turunan yang diproduksi ini diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik," kata Presiden.

"Barang gedenya apa? Mobil listrik. Kalau itu jadi, ya itu ekosistem besar itu yang selesai kita bangun. Itulah nanti yang melompatkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju, ya itu salah satunya," ungkap Presiden.

Kalau seluruh smelter dan industri telah terintegrasi maka Indonesia, menurut Presiden Jokowi, punya kesempatan untuk masuk dalam rantai pasok global.

"Karena ke depan agak bergeser semua, mobil-mobil lama akan masuk semua ke mobil listrik. Ini kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju kalau kita bisa mengintegrasikan semua smelter, semua industri," tambah Presiden.

Presiden berharap proyek pembangunan pabrik smelter yang sudah mencapai 72 persen tersebut dapat selesai tahun 2024.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritaman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan beberapa menteri lainnya serta Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Pembangunan smelter PT AMNT di Sumbawa Barat tersebut menelan biaya investasi 982 juta dollar AS atau setara 14,7 triliun rupiah. Pembangunannya sempat mundur karena pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Pither Abdullah, mengatakan pernyataan Presiden Jokowi sangat positif, sebab kita memang harus mengintegrasikan hulu-hilir. Dari tambang ke smelter dan industri.

"Siapa pun presidennya memang harus mengupayakan itu, supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara," kata Pither.

Pemerintah, jelasnya, memang harus menjamin terjadinya integrasi itu. "Selama ini mikir ke sana aja ngga. Ini sudah bagus karena sudah ada kesadaran ke arah sana. Agak terlambat memang, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Pither.

Dia pun berharap arah kebijakan yang sudah benar itu bisa dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintah yang akan datang.

Sumber Pembiayaan

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan hilirisasi memang menuntut adanya integrasi yang kuat antara industri bahan baku (mineral) dan industri di sisi hilirnya (seperti kendaraan listrik).

"Tapi untuk memastikan integrasi tersebut terjadi, pemerintah perlu memastikan sumber pembiayaan yang kompetitif mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan," katanya.

Selanjutnya dari sisi transportasi atau logistik antardaerah juga harus diperkuat interkoneksinya secara spasial, mengingat industri mineral dan smelter memang sangat terikat dengan lokasi.

"Kemudian dari sisi permintaan akan produk-produk dari hilirisasi juga harus diperkuat, termasuk permintaan domestik. Di sini mungkin perlu dicari model-model insentif yang sesuai dengan ekspektasi konsumen, dan juga dapat diterima dunia internasional," kata Aloysius.