Kemenaker Antisipasi Ancaman PHK Dampak Konflik Global

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengantisipasi ancaman PHK akibat konflik global dan perang Timur Tengah yang berpotensi menekan perekonomian nasional. Langkah pencegahan dilakukan agar angka pengangguran tidak semakin meningkat di Indonesia.

“Kami terus mengantisipasi ancaman PHK akibat konflik global agar angka pengangguran nasional tidak semakin meningkat. Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan dan perlindungan pekerja menghadapi tekanan ekonomi dampak perang Timur Tengah,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamen Naker) Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program Transmigrasi Patriot 2026 di Jakarta Pusat, Minggu (17/5).

Menurut dia, situasi geopolitik dunia saat ini memberi dampak terhadap seluruh negara, termasuk Indonesia. Pemerintah pun terus memantau kondisi industri nasional agar potensi PHK di berbagai sektor dapat ditekan sejak dini.

“Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia dan perang. Hal ini sangat berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia,” ujar dia.

Afriansyah mengungkapkan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari total penduduk. Pemerintah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan guna menjaga peluang kerja masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Salah satu langkah yang disiapkan adalah dengan memperluas program Magang Nasional pada 2026. Kami menaikkan kuota peserta dari sebelumnya 100 ribu orang menjadi 150 ribu orang,” ucap dia.

Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai latihan kerja di berbagai daerah. Program tersebut menyediakan kuota bagi 70 ribu peserta dan seluruh pelatihan diberikan secara gratis.

“Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional,” kata dia.

Afriansyah menambahkan peserta pelatihan akan menerima uang saku harian Rp20 ribu serta sertifikasi resmi negara setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pemerintah menilai penguatan pelatihan kerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjaga ketahanan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.

“Peserta pelatihan akan memperoleh uang saku harian Rp20 ribu serta sertifikasi resmi negara setelah pelatihan selesai. Penguatan pelatihan kerja dan kualitas sumber daya manusia penting menjaga ketahanan ekonomi nasional menghadapi tekanan geopolitik global,” kata dia. ils/I-1