Pemerintah Jangan Lengah Hadapi Ancaman El Nino

JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk tak lengah menghadapi ancaman cuaca ekstrem El Nino atau kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan tahun ini. Jika tak ada upaya mitigasi, hambatan pasokan pangan bakal sulit dihindari sehingga bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi tahunan.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky mengatakan inflasi umum diperkirakan melanjutkan tren penurunan dan kembali ke level normalnya tahun ini. Meski demikian, pemerintah perlu mengantisipasi guncangan dari kemungkinan kekeringan di Asia akibat gelombang panas El Nino.

"Beberapa faktor penting yang diperlukan untuk mencegah hal ini adalah memastikan tersedianya cadangan air bersih dan sistem irigasi yang efektif untuk pertanian guna menjamin pasokan makanan," ungkapnya pada Koran Jakarta, Rabu (24/5).

Teuku Riefky menyatakan, selama hal ini dapat diatasi, inflasi umum dan inti diprediksi akan tetap stabil di sisa periode tahun ini. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada 2023 juga masih sesuai target pemerintah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)) Jarot Widyoko yang juga Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) mengatakan pihaknya sangat serius mengantisipasi masalah kekeringan. Dia menegaskan, terkait antisipasi cuaca ekstrem, Ditjen SDA telah menginstruksikan untuk memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian pintu pengendali banjir di bendung dan bendungan.

"Satu hal yang sangat penting adalah perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan SDA terutama terkait data-data hidrologi termasuk informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," kata Jarot.

Seperti diketahui, pemerintah telah membangun 36 bendungan selama 2015 sampai 2022. Selanjutnya, pada periode 2023 - 2025 akan diselesaikan 25 bendungan lagi. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 61 bendungan pada periode 2015-2025 di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun pembangunan bendungan itu untuk mendukung target ketahanan pangan dan ketahanan air nasional. Bendungan multifungsi yang dibangun bertujuan sebagai sumber air irigasi, air baku, potensial sebagai pembangkit listrik, pengendalian banjir, konservasi air, dan pariwisata.

Upaya Mitigasi

Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi sektor pertanian Indonesia, terutama untuk subsektor hortikultura yang menyediakan berbagai komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah.

Untuk mengamankan produksi pangan dan menjaga keseimbangan lingkungan, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto mengaku telaj mengerahkan jajaran fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di Direktorat Jenderal Hortikultura untuk melakukan upaya mitigasi gas rumah kaca (GRK) di seluruh penjuru negeri.

"Ini arahan Presiden dan Pak Menteri untuk menyikapi Dampak Perubahan Iklim yang diperkirakan terjadi beberapa bulan ke depan. Kita harus fokus untuk mengantisipasi ini. Para POPT saya minta untuk langsung turun melakukan upaya-upaya mitigasi dan antisipasi dini," ujar Prihasto.

Tak hanya itu, lanjutnya, Ditjen Holtikultura juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi hortikultura yang ramah lingkungan termasuk penghematan air irigasi. Dirinya optimistis, dengan langkah-langkah yang dilakukan ini, subsektor hortikultura atau pertanian umumnya dapat terus berkembang dan berdaya saing di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem.