Jokowi Tidak Terlibat Pengaturan Pembentukan Koalisi Besar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak turut mengatur pembentukan koalisi besar.

"Tidak ada mengatur-atur, tidak ada. Partai-partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum parpol memiliki independensi untuk bisa menentukan arah perjuangan partainya ke depan," kata Eddy Soeparno kepada wartawan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin.

Ia mengatakan bahwa Joko Widodo merupakan pembina partai politik untuk seluruh partai politik di Indonesia. Dalam hal ini, tutur Eddy, Jokowi hanya menghendaki pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dengan suasana damai, lancar, dan tidak ada gejolak yang membahayakan, terutama dari aspek perekonomian. "Itu saja guidelines-nya," ucap Eddy.

Terkait dengan koalisi besar yang bertujuan untuk membentuk dua poros dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Eddy menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat disimpulkan demikian karena masih dalam tahapan awal.

"Saya kira kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu, ya. Tadi saya sampaikan ini kan bagian dari sebuah proses yang kita awali. Dan ini proses yang awal, di tahapan awal," kata Eddy.

Pernyataan tersebut menanggapi isu koalisi besar yang berada di bawah orkestra Jokowi. Sebelumnya, Jokowi telah menepis pernyataan bahwa dirinya yang mengorkestrasi pembentukan koalisi besar tersebut.

"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4).

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa negara besar harus diurus oleh koalisi yang besar atau Koalisi Kebangsaan untuk memajukan Indonesia.

Negara Berdaulat

Terpisah, pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyoroti pentingnya sinergisitas TNI dan Polri dalam mengawal pemilihan umum (Pemilu) sebagai bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat.

"Sinergisitas TNI dan Polri merupakan pilar penting yang harus tegak di tengah-tengah kontestasi akbar lima tahunan itu," ucap Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sebab pada periode lalu, tutur Simon melanjutkan, tepatnya pada 2019, sinergisitas TNI-Polri berhasil mengawal penuh jalannya pesta demokrasi.

TNI dan Polri dapat menjadikan keberhasilan tersebut sebagai referensi tahun depan, yakni pada Pemilu 2024. Masyarakat sangat berharap agar proses ini tetap dijaga dan lestari guna mewujudkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila.