NPR Protes Twitter Melabelinya Media Afiliasi Pemerintah AS

NEW YORK - Twitter melabeli National Public Radio (NPR) sebagai "media yang berafiliasi dengan negara" di situs media sosialnya. Sebuah langkah yang dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap organisasi berita tersebut.

Mengutip Associated Press, NPR merasa terganggu dengan deskripsi yang ditambahkan ke semua tweet yang dikirimnya. Presiden dan CEO NPR John Lansing menyebutnya "tidak dapat diterima Twitter melabeli kami dengan cara ini."

Tidak jelas mengapa Twitter mengambil langkah seperti itu. Pemilik Twitter, Elon Musk, mengutip definisi media yang berafiliasi dengan negara dalam pedoman perusahaan sebagai "saluran tempat negara menjalankan kontrol atas konten editorial melalui sumber daya keuangan, tekanan politik langsung atau tidak langsung, dan/atau kontrol atas produksi dan distribusi."

"Tampaknya akurat," cuit Musk merespons protes NPR.

NPR memang menerima dana dari pemerintah AS melalui hibah dari badan dan departemen federal, bersama dengan Corporation for Public Broadcasting.Perusahaan itu mengatakan jumlahnya kurang dari 1% dari anggaran operasional tahunan NPR.

Namun hingga Rabu, pedoman Twitter yang sama mengatakan bahwa "organisasi media yang dibiayai negara dengan independen editorial, seperti BBC di Inggris atau NPR di Amerika Serikat, tidak didefinisikan sebagai media yang berafiliasi dengan negara untuk tujuan kebijakan ini."

NPR kini telah dihapus dari kalimat itu di situs web Twitter.

Dimintai komentar, kantor pers Twitter menanggapi dengan emoji kotoran.

Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Twitter mencopottanda centang verifikasi The New York Times.

"NPR dan stasiun anggota kami didukung oleh jutaan pendengar yang bergantung pada kami untuk jurnalisme independen berbasis fakta yang kami sediakan," kata Lansing."NPR adalah singkatan dari kebebasan berbicara dan meminta pertanggungjawaban yang kuat."

Organisasi sastra PEN America, menyerukan Twitter untuk membatalkan langkah tersebut, menggarisbawahi bahwa NPR "dengan gigih mempertahankan independensi editorial."

Liz Woolery, pemimpin kebijakan digital PEN America, mengatakan, keputusan Twitter adalah "langkah berbahaya yang selanjutnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sumber berita yang dapat dipercaya."