PPKN Diminta Ikut Stabilkan Harga Kedelai

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Perkumpulan Penyalur Kedelai Nasional (PPKN) yang baru saja berdiri dapat berkontribusi dalam mengendalikan harga kedelai. Selain itu, PPKN tak menutup kemungkinan mendapat tugas tambahan, yakni mendistribusikan kedelai, seperti peran Perum Bulog.

"Poin utama mengendalikan harga, PPKN dari orang yang nggak mau berasosiasi kemudian mau berkumpul, memudahkan pemerintah untuk punya program, salah satunya pengendalian harga," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, usai menghadiri deklarasi pembentukan PPKN, di Jakarta, Kamis (2/3).

Deputi Ketut menilai asosiasi boleh dibentuk oleh siapa saja dan tidak harus berjumlah satu. Sama halnya dengan PPKN yang hadir sebagai asosiasi di sektor tahun dan tempe, meskipun asosiasi serupa, yakni Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gapoktindo) telah hadir lebih dahulu. Melalui asosiasi, katanya lagi, juga akan lebih memudahkan pemerintah untuk membentuk dan mensosialisasikan kebijakan.

"Mereka berkumpul dalam 1 wadah dimana pedagang, distributor berkumpul dan memudahkan kita tatkala saat mengambil kebijakan, mengintervensi pasar atau ingin mengetahui kondisi pasar. Mereka bisa memberikan data yang riil. Dengan adanya data yang tepat kita lebih mudah mengambil kebijakan," ujarnya lagi.

Selain amanat untuk mengendalikan harga kedelai, Ketut menyebut Bapanas tidak menutup kemungkinan jika nantinya PPKN mendapat tugas untuk menyalurkan kedelai subsidi. Namun, tentunya harus memenuhi sejumlah indikator karena penugasan serupa juga telah dilakukan Bulog.

Kolaborasi "Stakeholder"

Seperti diketahui, sebanyak 100 penyalur kedelai dan sekitar 5.000 perajin tempe dan tahu dari berbagai daerah di Indonesia bergabung membentuk PPKN sebagai sarana menjembatani asosiasi ke Pemerintah.

"Perkumpulan Penyalur Kedelai Nasional memiliki komitmen mengkoordinir distribusi kedelai dan juga berkontribusi mendukung bisnis para pelaku usaha yang berkaitan dengan industri kedelai," kata Ketua PPKN Darmini Lesmana kepada media usai acara deklarasi pembentukan PPKN di Jakarta.

Darmini mengatakan kebutuhan kedelai Indonesia tercatat rata-rata setiap tahunnya 2,9 juta ton dan 90 persen diantaranya impor dari beberapa negara. Jaminan pasokan kedelai dan harga yang stabil menjadi harapan pagi para pelaku usaha yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku utama.

Dia menambahkan, PPKN akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan program-program terkait industri kedelai secara berkeadilan, transparan dan menghindari terjadinya praktik usaha tidak sehat pihak-pihak tertentu