Heru Minta Walikota Bangun MCK Komunal dengan Dana CSR

Doc: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ket. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (tengah) memberikan keterangan pers terkait kegiatan penghijauan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023)

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta wali kota di wilayah administrasi Ibu Kota untuk menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam membangun fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal.

"Saya sudah perintahkan wali kota, ada CSR bisa masuk di sana," kata Heru setelah melakukan penghijauan di Laboratorium Balai Tekstil di Jakarta, Jumat (27/1).

Namun, ia tidak memberikan detail total anggaran CSR yang ada di DKI Jakarta dan nilai yang akan dialokasikan untuk rencana membangun MCK komunal itu.

Pembangunan MCK itu, lanjut dia, untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat khususnya di kawasan padat penduduk. Selain itu, menjaga kebersihan termasuk sanitasi lingkungan seperti sungai agar tidak tercemar limbah tinja.

"Yang penting, sekali lagi jaga kebersihan supaya Jakarta ini bisa bebas dari sampah. Dijaga lokasi-lokasi di sungai segala macam dan kurangi membuang sampah," kataHeru.

Adapun salah satu fasilitas MCK yang sudah rampung dibangun, yakni berada di RW 04 Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat.

"Saya imbau warga di RW4 Rawasari gunakan itu sudah dibangun pemerintah daerah bersama Baznas digunakan sehingga salah satu titik kerawanan atau rawan kondisi kumuh bisa berubah," katanya.

Adapun pembangunan MCK, salah satunya dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Dinas SDA DKI sudah menyelesaikan pembangunan 11 MCK komunal di lima wilayah administrasi pada akhir 2022.

Dinas SDA mencatat total anggaran revitalisasi 11 MCK komunal itu mencapai Rp3,5 miliar dengan rincian pembangun fisik mencapai Rp2,85 miliar dan pengawasan Rp650 juta.

Sebelumnya, kebutuhan MCK mendesak karena masih ada penduduk DKI yang melakukan pembuangan limbah domestik, yakni tinja, sembarangan.

Pada rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan fraksi di DPRD DKI terkait Rancangan Perda APBD 2023, Rabu (9/11/2022), anggota DPRD DKI Thopaz Nugraha Syamsul mengungkapkan temuan sebanyak 770 ribu warga DKI masih buang air besar (BAB) sembarangan.

"Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI pada tahun 2021, menyebutkan bahwa masih ada 770 ribu warga Jakarta yang buang air besar sembarangan," katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta penguatan anggaran pada Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tangki septik komunal. Penyediaan tangki itu diarahkan untuk kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh.